MEULABOH – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat sosialisasi tata cara pengusulan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN) kepada sejumlah operator Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Kabupaten Aceh Barat, Jumat 28 Agustus 2020.
Kegiatan yang berlangsung di aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat tersebut sebagai upaya peningkatan progres realisasi Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN) di madrasah.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, H. Khairul Azhar, S.Ag mengatakan, pengusulan penetapan status penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN) merupakan substansi sangat penting yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah, agar pengguna seluruh aset, maupun peralatan dan mesin yang merupakan milik negara terdata dengan baik, dan mempermudah saat melakukan penghapusan.
Ia menjelaskan, tingkat realisasi penetapan status penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Aceh saat ini masih sangat kurang, yaitu masih 0,80 persen.
“Artinya 99,20 persen lainnya menjadi PR kita dalam menyelesaikannya sesuai dengan target,” tambah Khairul.
Khairul berharap dengan adanya sosialisasi tersebut, pengusulan PSP BMN harus segera terselesaikan, dengan limit waktu penyelesaian yang telah ditentukan.
“Harus ada tim kecil untuk melaksanakan tugas, bekerjasama dengan tim agar terlaksana dengan baik,” pungkasnya.
Sosialisasi tata cara pengusulan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN) di Madrasah diberikan langsung oleh tim koordinator Kanwil Kemenag Provinsi Aceh.
Koordinator Wilayah Kemenag Aceh, Irwansyah Putra, SE menjelaskan, penetapan status penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN) dapat dilakukan pada tanah bangunan kendaraan (TKB), peralatan dan mesin dan berbagai jenis barang lainnya yang dibeli dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maupun dalam bentuk hibah yang memiliki dokumen yang sah.
“Peralatan mesin seperti laptop, printer, lemari dan lain sebagainya. Misalkan ada yang rusak dan harus ada penghapusan, maka syaratnya harus sudah melakukan PSP. Jika belum hati-hati ketika pemeriksaan,” tambahnya.[]
