BANDA ACEH – Kaukus Peduli Aceh (KPA) menilai niat baik sebagian DPRA untuk memperhatikan mahasiswa dengan memberikan beasiswa pada notabenenya hal yang bagus, namun adanya indikasi pemotongan yang dinilai sebagai tindakan nakal.
“Kita mendukung Kapolda Aceh untuk mengusut tuntas kasus ini, yang benar melakukan pemotongan yang tidak wajar bahkan khabarnya 50.50 ini jelas-jelas nakal dan harus ditindak secara hukum. Kalau beasiswa saja disunat sedemikian rupa bagaimana dengan yang lainnya,” ungkap juru bicara KPA, Refan Kumbara, dalam rilisnya, Selasa 1 Desember 2020.
Refan meyakini tidak semua anggota DPRA yang memberikan besiswa pada tahun 2017 itu melakukan tindakan tak senonoh itu.
“Kita yakin tidak semua yang melakukan pemotongan, jadi harus diusut secara teliti, sehingga yang melakukan tindakan salah mendapatkan hukumannya, dan yang tidak juga tidak menjadi korban tudingan. Semoga Kapolda Aceh mengungkapkannya dengan teliti dan mampu membongkar kasus tersebut tanpa pandang bulu. Yang perlu diingat, di dalam penegakan hukum, bahwa lebih baik melepaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum seorang yang tidak sama sekali. Jadi, yang dijerat cukup yang bersalah berdasarkan saksi, fakta dan bukti yang ditemukan, jangan pula model tebang rata,” tambahnya.
Refan juga meminta agar beasiswa yang diberikan selama ini dapat dilakukan evaluasi. “Harus dievaluasi agar tepat sasaran, bukan malah jadi ajang untuk membagi-bagi kepada anak pejabat. Kita yakin anggaran puluhan bahkan ratusan milyar yang diperuntukkan untuk beasiswa itu dapat meningkatkan SDM Aceh secara maksimal. Lagi-lagi, kami tegaskan ini harus dievaluasi agar tepat sasaran,”ujarnya.
Refan juga menyarankan, indikator yang diambil tidak semata-mata karena IPK semata, dan bukan pula karena hubungan kedekatan dengan pejabat terkait namun harus ditelusuri berbagai aspek lainnya.
“Kenapa tidak kedepan diberikan beasiswa aktivis, sehingga para aktivis yang IPK nya belum tentu diatas 3,0 juga dapat diperhatikan. Bisa jadi mereka mendapat IPK itu bukan karena malas, namun karena sedikit kritis di kampus, banyak mengikuti aktivitas ekstra, dan bahkan mereka juga kuliah sambil bekerja. Padahal tak kurang pula dari mereka berasal dari keluarga kurang mampu, kenapa tidak pemerintah turut memperhatikan kelanjutan pendidikan para aktivis,”katanya.
