LHOKSUKON- Terkait masih kosongnya posisi Wakil Gubernur Aceh mendapat sorotan dari Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) DPW Aceh Utara, Jumat 8 Januari 2021.
Zubaili selaku Juru Bicara JASA, mengatakan situasi Aceh saat ini terasa aman tapi tidak nyaman terutama sekali dalam hal politik.
“Tahapan dan prosedur politik harusnya dilalui dengan baik, politik harus menjunjung moral dan etika menyangkut kepentingan rakyat Aceh yang lebih baik,” ujarnya.
“Kepemimpinan Pemerintah Aceh yang masih kosong perlu diisi untuk melengkapi kekosongan tata kelola secara yuridis formil. Fungsi dari wakil Gubernur Aceh telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 yaitu mengontrol dan mengevaluasi SKPD artinya melakukan pengawasan bagaimana memastikan
pembangunan di kabupaten kota sesuai dengan kelestarian lingkungan hidup.”
Menurutnya, dengan kekosongan wakil gubernur Aceh saat ini itu berdampak negatif dan menjadi pincang kepada pembangunan Aceh di semua sektor. Contoh yang paling dekat adalah sektor sosial dimana beberapa waktu lalu terjadi bencana banjir di dua Kabupaten, Aceh Timur dan Aceh Utara yang kurang perhatian dari pada pemerintah daerah.
Muklis Bin Saed Adna selaku Ketua Jasa Aceh Utara, menambahkan pihaknya prihatin kepada gubernur dalam menjalankan visi misi Aceh hebat. “Pasti sangat berat karena sendiri tanpa pendamping. Pak gubernur bek gadoh sibok ganto kepala dinas (Bapak jangan sibuk ganti kepala dinas),”ujar Muklis.
“Jangan sampai publik menduga bahwa ada indikasi kongkalikong dalam memilih wakil gubernur. Sudah dua bulan bangku wakil gubernur gubernur Aceh kosong terhitung semenjak dilantik gubernur definitif 5 November 2020 hingga saat ini. Ini menjadi pertanyaan yang sangat mengganjal dihati rakyat aceh ada apa dengan ini semua? Jangan sampai masyarakat Aceh membuat mosi tidak percaya lagi kepada pemerintah Aceh. Kepada partai pengusung agar segera menindak lanjuti proses penunjukan wakil gubernur demi kemaslahatan rakyat Aceh,” kata Zubaili.
“Perlu kita ketahui yang bahwa Aceh ini sangat luas dan anggarannya cukup besar yang diberikan oleh pemerintah pusat. Bila roda pemerintahan hanya di pundak seorang pak Nova Iriansyah saja maka tidak akan efektif dan efesien. Kami harapkan supaya wakil gubernur definitif segala dilantik,” ujar Zubaili.
