BANDA ACEH – Gubernur Aceh yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah, menerima kunjungan kerja Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka reses masa persidangan III tahun 2020-2021. Acara itu berlangsung di Ruang Serba Guna Kantor Gubernur Aceh, Senin (15/2/2021).
Kedatangan para anggota DPR RI dari berbagai fraksi tersebut, bertujuan untuk monitoring pelaksanaan program-program pada Instansi/Badan mitra kerja di daerah khususnya terkait dengan penanganan pandemi covid-19, pelaksanaan vaksinasi covid 19 dan pemulihan ekonomi khususnya di Aceh.
Taqwallah, dalam sambutanya menyatakan, untuk memutus rantai penularan corona virus disease 2019 (covid-19) di Aceh, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Bahkan sebelum virus itu menulari Tanah Serambi Mekah ini, Pemerintah Aceh sudah terlebih dahulu bergerak untuk menghalau virus yang berasal dari Negeri Tiongkok tersebut. “Kami sudah cegah, duluan dengan memberlakukan 1 minggu jam malam, walaupun ada beberapa penolakan dari masyarakat,” kata Taqwa.
Padahal, kebijakan itu diberlakukan untuk membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah pada malam hari, sehingga penyebaran covid-19 dapat diputus.
Bukan hanya itu, dalam rangka mengendalikan penularan covid-19, Taqwa menyebutkan, Pemerintah Aceh bersama Satgas Covid-19 yang didukung kabupaten/kota, dan berbagai pihak itu juga terus melakukan berbagai gerakan pencegahan, sehingga Aceh tidak sampai mengalami keadaan yang parah sebagaimana kini banyak dialami oleh provinsi lain di Indonesia.
Mulai dari GEMA (Gebrak Masker Aceh) yang dilaksanakan pada September 2020 itu melibatkan Camat di seluruh Aceh dan ASN Eselon III, gerakan itu bertujuan untuk mengedukasi tentang penerapan protokol kesehatan (Prokes) melalui kegiatan sosial masyarakat.
“Program Ini juga kita realisasikan melalui kerja sama dengan semua pihak, termasuk mensosialisasikan ke setiap masjid, melalui khutbah-khutbah dengan menyisipkan peringatan soal Prokes,” ujar Sekda.
Kemudian, dilanjutkan dengan Gerakan Nakes Cegah COVID-19 atau Gencar pada Oktober 2020. Gerakan ini melibatkan setidaknya 38.984 orang tenaga kesehatan (Nakes) yang tersebar di seluruh Aceh. Gerakan ini dibentuk untuk mengawal dan memantau warga yang melakukan isolasi, kemudian melacak dan menemukan warga yang bergejala dan kontak erat, lalu para tenaga kesehatan tersebut akan memberikan konsultasi mengenai covid-19.
Selanjutnya, Gerakan Aceh Aman Pangan (Gampang). Gerakan ini adalah langkah sosialisasi untuk siaga terhadap ancaman krisis pangan yang disebabkan pandemi covid-19 dengan cara memfokuskan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Gampong (APBK/APBG) untuk kepentingan ketahanan pangan.
Gerakan Masker Sekolah atau Gemas jilid 1 pada akhir November 2020 yang kini lanjutkan pula dengan Gemas kedua dilingkungan SD dan Min pada 20 Januari lalu.
Seiring dengan seluruh gerakan itu, Pemerintah Aceh juga menginstruksikan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota supaya memfungsikan 10 persen dari kapasitas tempat tidur di Rumah Sakit Umum Daerah setempat menjadi ruang ruang rawat pinere serta mengoperasikan ruang isolasi bagi Orang Tanpa Gejala (OTG) pasien terinfeksi virus covid-19.
“Jadi terbukti, pada September lalu puncak lonjakan kasus di Aceh terjadi, dan Alhamdulillah kita bisa menghadapinya, karena setiap daerah sudah memiliki ruang khusus isolasi dan pinere,” pungkas Sekda.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja atau gerakan pencegah covid-19 yang dilakukan Pemerintah Aceh yang di anggap efektif dalam menekan lonjakan kasus covid-19.
Namun demikian, ia masih menyayangkan dalam kunjungannya hari ini, ia masih melihat masyarakat Aceh khususnya di Banda Aceh masih tidak menggunakan masker.
Maka itu, melalui kunjungannya tersebut, diharapkan Pemerintah Aceh dapat memberikan masukan serta mendiskusikan segala kendala dalam pelaksanaan pencegahan covid-19.
Pertemuan tersebut menerapkan protokol kesehatan yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, serta membatasi tamu undangan.
Turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan keistimewaan Aceh M Jafar, Asisten Administrasi Umum Iskandar AP, perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Kesehatan RI, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Mobilitas Penduduk Aceh, Kepala BKKBN Perwakilan Aceh dan Kepala Kantor Wilayah BPJS Aceh.[]
