KUTACANE – Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) meminta agar Badan pemeriksaan keuangan (BPK) tidak Loskontrol dalam penngawasan terhadap pemborosan penggunaan uang negara.
“Salah satunya seperti yang dilakukan di Kabupaten Aceh tenggara dalam kegiatan bimbingan teknis ke lombok, dengan memakan biaya yang begitu besar,” kata Ketua Kordinator Wilayah Tengah Raya, Iwan Kartiwan.
Menurutnya, bupati Aceh Tenggara Raidin Pinem diminta agar segera membatalkan bimbingan teknis yang dilakukan aparatur desa ke Lombok.
Mahasiwa Gayo yang berasal dari Aceh Tenggara ini juga menginginkan Bupati Aceh Tenggara segera mengklarifikasi bahwa Kunker Lombok bukan kegiatan prioritas yang harus didanai melalui dana desa di Kabupaten Aceh Tenggara.
Iwan juga meminta bupati segera menegur Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kute (DPMK) Aceh Tenggara dan Pendamping Desa kerena dinilai lalai menjalankan tugas pembinaan dan pemberdayaan sehingga program yang tidak bermanfaat masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APBK) se-Aceh Tenggara.
“Anggaran pelaksanaan Bimtek yang diperkirakan mencapai Rp11,5 miliar dengan asumsi setiap desa dibebankan biaya Bimtek Rp 30 juta. Biaya yang begitu besar harus dibayarkan untuk pelaksanaan Bimtek yang belum tentu memiliki manfaat,” katanya lagi.
“Secara efektivitas sama sekali tidak memberikan kontribusi yang baik bagi desa dan oleh karenanya kedepannya harus dilakukan evaluasi dan Bimtek sebaiknya dilakukan di desa dengan menggunakan pendekatan pendampingan langsung dari Pemda dan pendamping dana desa. Sebaiknya acara Bimtek terhadap perangkat desa tersebut digelar di dalam daerah saja, sehinga peredaran uangnya juga dapat beredar di kalangan masyarak Aceh Tenggara,” ujar Iwan.
