Jakarta – Relasi Korea Utara dan Malaysia nyaris hancur setelah pemerintah Kim Jong-un memutuskan hubungan diplomatik. Pemutusan hubungan itu dipicu oleh langkah Malaysia mengekstradisi seorang warga Korut, Mun Chol Myong.
Pengusaha itu diekstradisi dari Malaysia ke AS setelah dituduh melakukan pencucian uang di Negeri Paman Sam.
Sebenarnya hubungan Kuala Lumpur dengan Pyongyang mulai retak sejak polemik kasus pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri Kim Jong-un, bergulir.
Dia tewas dibunuh di bandara Kuala Lumpur pada Februari 2017
Jong-nam tewas tak lama setelah dua perempuan asing membekap wajahnya dengan racun di Bandara Kuala Lumpur pada 13 Februari 2017. Saat itu, Jong-nam berencana pergi ke Macau, China, tempatnya tinggal mengasing bersama keluarga.
Anak sulung Kim Jong-il itu dilaporkan tewas akibat racun saraf VX, zat kimia berbahaya yang dikategorikan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai senjata penghancur massal.
Tim forensik kepolisian menemukan racun VX tersebut pada penyeka wajah dan mata Jong-nam.
Perseteruan dimulai saat Malaysia menyelidiki kasus Jong-nam. Kuala Lumpur enggan mengembalikan jasad pria berusia 46 tahun itu kepada Korut sebelum ada anggota keluarga yang mengklaim jenazah Jong-nam.
Hubungan kedua negara kian memanas saat Malaysia memasukkan salah satu pejabat Kedutaan Besar Korut di Kuala Lumpur dalam daftar buronan terduga pembunuh Jong-nam, secara tidak langsung dianggap menuding pemerintahan Jong-un berada dibalik kasus ini.
Malaysia bahkan mengusir Duta Besar Korut Kang Chol dari Kuala Lumpur karena dianggap tak kooperatif dalam proses hukum kasus pembunuhan saudara pemimpin tertinggi Korut itu.
Polisi juga belakangan menyegel kantor kedubes Korut untuk memastikan jumlah pejabat Pyongyang yang ada di dalamnya.
Imbasnya, Korut melarang warga Malaysia yang ada di wilayahnya untuk pergi ke luar negeri yang membuat tiga diplomat beserta keenam anggota keluarganya terjebak.
Mereka akhirnya berhasil dibebaskan setelah Malaysia setuju menyerahkan jenazah Jong-nam dan tiga orang Korut terduga pelaku.
Pemerintahan Najib Razak kala itu pun mengambil langkah serupa karena merasa warganya disandera di negara terisolasi itu.
Meski begitu, Najib tetap berusaha menjamin keamanan seluruh 11 warganya yang berada di Korut tak terganggu dan mengupayakan agar Korut mengizinkan mereka pergi.
Dia bahkan mengupayakan agar larangan berpergian warga Korut di Malaysia bisa dicopot jika Pyongyang mau membebaskan seluruh warganya.
Namun, Najib tetap menegaskan penyelidikan dugaan pembunuhan ini akan tetap berjalan sesuai hukum.
“Kami bukan ingin bertengkar dengan mereka. Tapi ketika kejahatan telah dilakukan, terutama ketika senjata kimia telah digunakan di Malaysia, hukum harus ditegakkan sebagai kewajiban pemerintah melindungi warganya,” kata Najib.
Malaysia bahkan menutup kedutaannya di Korea Utara.
Meskipun hubungan mulai mencair sejak Perdana Menteri Mahathir Mohamad menjabat pada 2018, namun kedutaan Malaysia di Korut tidak pernah melanjutkan operasi.
Malaysia juga sempat menyatakan kesiapannya untuk memutuskan semua koneksi ke Korut di tengah kekhawatiran internasional atas ancaman rudal balistik dan nuklir.
