Banda Aceh – Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin menyampaikan dan menyerahkan secara resmi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh.
Prosesi tersebut berlangsung dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar, Senin 19 April 2021 di gedung dewan setempat. Selain unsur pimpinan dan segenap anggota dewan, turut hadir di sana Kapolresta Joko Krisdiyanto, Kajari Edy Ermawan, dan Sekdako Banda Aceh Amiruddin.
Chek Zainal mengatakan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, LKPJ eksekutif disampaikan kepada legislatif paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. “Dan Alhamdulillah, LKPJ Wali Kota Banda Aceh tahun anggaran 2020 telah disampaikan kepada DPRK Banda Aceh pada tanggal 30 Maret 2021 lalu,” ungkapnya.
Adapun secara garis besar, LKPJ memuat kebijakan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaran tugas pembantuan, dan penyelenggaran tugas umum pemerintahan.
Urusan Desentralisasi antara lain:
Urusan Konkuren meliputi Urusan Wajib dan Pilihan, dimana Pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan sebanyak 22 urusan wajib, mulai dari bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Penanaman Modal, hingga Kepemudaan dan Olahraga. “Ditambah empat Urusan Pilihan, yaitu: Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, dan Perdagangan,” ujarnya.
Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, Chek Zainal mengatakan, jumlah Pendapatan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 yang diplot sebesar Rp. 1.303.472.173.205, dapat terealisasi sebesar Rp. 1.258.958.789.879,62 atau sebesar 96,59 persen. “Dengan PAD sebesar Rp. 254.081.184.909, yang terealisasi sebesar Rp. 227.747.620.343,33 atau 89,64 persen,” ungkapnya.
Pihaknya pun menyadari bahwa selama proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan selama periode tahun 2020, selain memperoleh keberhasilan tetapi juga masih ditemui kendala dan kelemahan yang berpengaruh dalam pencapaian program yang telah ditetapkan. “Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan senantiasa berhadapan dengan dinamika perkembangan yang bergerak cepat.”
Sehubungan dengan itu diperlukan kerja keras seluruh stakeholder dan elemen kota. “Sesulit apapun tugas dan pekerjaan yang kita emban sebagai amanah dari Allah SWT dan masyarakat, apabila dikelola dan dikerjakan dengan niat ikhlas serta mengoptimalkan seluruh potensi, saling bekerja sama dan sama-sama bekerja, semua masalah dan tantangan akan bisa kita jadikan peluang untuk masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.
Usai menyampaikan pidatonya, Chek Zainal menyerahkan secara resmi dokumen LKPJ kepada pihak legislatif yang diterima langsung oleh Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar yang didampingi Wakil Ketua Isnaini Husda dan Usman.
Selanjutnya, kata Farid Nyak Umar, LKPJ tersebut akan dibahas oleh dewan. “Maka selanjutnya akan dibahas secara lintas komisi dewan bersama dengan mitra kerja masing-masing selama dua hari. Dan nantinya akan dirumuskan rekomendasi DPRK Banda Aceh terhadap LKPJ Wali Kota Banda Aceh tahun anggaran 2020, pada paripurna Jumat 23 April 2021,” ujarnya.
