Banda Aceh – Menanggapi keputusan pemerintah Aceh terkait pelarangan mudik Lebaran 2021, Sekretaris Jenderal Muda Seudang Andy Mu’arif menilai kebijakan pemerintah Aceh cukup kontroversial.
Menurutnya, beberapa hari ini masyarakat Aceh dibuat bingung dengan keputusan-keputusan yang berubah-ubah. Misalnya di tanggal 2 Mei kemarin, Dirlantas Polda Aceh memberitahukan aturan bahwa untuk warga Aceh yang akan melakukan perjalanan antar kabupaten/kota di Aceh wajib untuk membawa surat bebas Covid-19 hasil swab antigen.
Namun tidak lama setelah itu Dirlantas Polda Aceh kembali mengkonfirmasi bahwa pihaknya bersama dengan Dishub Provinsi Aceh akan melakukan tes antigen gratis secara acak di terminal untuk masyarakat yang hendak melakukan perjalanan antar kabupaten/kota di Aceh agar masyarakat tetap bisa melakukan perjalanan antar kabupaten/kota dengan menerapkan protokol kesehatan.
Kemudian berbeda dengan Kapolda Aceh, ia mengkonfirmasi bahwa dirinya tidak pernah menerbitkan aturan berupa kewajiban swab antigen terhadap pemudik antar kabupaten/kota di Aceh, ia juga menegaskan tidak pernah mengeluarkan maklumat apapun.
Tapi tiba-tiba kemarin tepatnya Kamis, 6 Mei 2021 Dishub Aceh melarang angkutan umum antar kota dalam provinsi (AKDP) beroperasi mulai hari itu. Aturan larangan mengangkut penumpang itu tertuang dalam surat yang diteken Kadishub Aceh, Junaidi. Surat bernomor 551/616 itu ditujukan ke Direktur Perusahaan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) se-Aceh. Angkutan yang melanggar bakal dikenai sanksi.
“Ini sangat kontroversial dan membingungkan masyarakat yang ingin melakukan perjalan antar kabupaten/kota di Aceh, apalagi buat angkutan umum yang sudah menjual tiket penumpang. Jadi buat Dishub yang benar yang mana ini? Tes antigen secara acak di terminal dengan tetap bisa melakukan perjalanan atau menghentikan operasi angkutan umum?” kata Andy Mu’arif.
“Coba dipikir-pikir ulang dulu, silahkan jika pemerintah ingin buat aturan dengan tidak menambah masalah baru. Kita kan sudah “New Normal” cara hidup dalam kebiasaan baru yang sudah berjalan selama ini. Pusat perbelanjaan sudah beroperasi, ekonomi juga sudah berjalan dengan pola baru, menerapkan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Jadi kenapa momen lebaran harus dipersulit dan gaduh seperti ini?,” ujarnya.
“Belum lagi kalau kita berbicara tentang nasib para sopir angkutan umum yang dimana lazimnya ketika momen seperti ini pendapatan mereka bertambah untuk menafkahi keluarga dan keperluan lainnya. Jadi tolong dikaji ulang dengan baik, masih ada cara lain yang lebih bijak dengan tidak membunuh mata pencaharian kaum tertentu,” ujar Nyanyak begitu dia akrab disapa.
