BANDA ACEH – Presiden Jokowi diminta bersikap tegas terkait penanganan korupsi di Aceh. Pasalnya, kehadiran KPK di Aceh beberapa bulan lalu masih menyisakan tanda tanya besar bagi rakyat Aceh, para pejabat pemerintah Aceh yang turut terperiksa ikut tersandera dalam ombang ambing kasus yang tak kunjung muaranya.
“Kami meminta presiden Joko Widodo Agar mempertegas kinerja KPK dalam penuntasan kasus Mega korupsi di Aceh. KPK terkesan tidak transparan dan tidak serius dalam menetapkan status hukum Gubernur Aceh yang terindikasi melakukan praktek Korupsi,” ujar Koordinator Majelis Pemuda Aceh (MPA), Heri Mulyandi.
“Presiden harus bongkar dana Otsus yang digunakan sesuka penguasa Aceh, dana recofusing, skandal apendiks, skandal wastafel dinas pendidikan, skandal benih ikan di DKP, bagi bagi angpao utuk OKP / OKK tanpa peruntukan yang jelas dari sumber dana recofusing, dan teranyar mega scadal MYC Di Aceh terutama Pengadaan Kapal Aceh hebat yang menuai polemik berkepanjangan di media nasional dan lokal.”
Konon, katanya, terindikasi Mega korupsi yang di endus oleh Penyidik KPK dalam skema program anggaran Multi Years Contract ( MYC ) sampai saat ini belum ada titik terang dari lembaga anti rasuah tersebut.
Hal dimaksud tentu berdampak pada tergerusnya kepercayaan (trust) rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat serta keseriusan lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia khususnya KPK.
“Tak anyar bila sebagian stake holders di Aceh menilai KPK hanya bertamasya di Aceh dengan Dana SPPD penyidikan dari Pajak yang dipungut atas rakyat. “
“Harapan kami dan rakyat Aceh hanya dengan momentum kehadiran presiden Joko Widodo di provinsi Aceh, tentunya tidak hanya kegiatan ceremonial seremonial kunjungan kenegaraan saja, namun yang menjadi harapan besarnya adalah bagaimana keseriusan pemerintah pusat dalam menyelesaikan berbagai persoalan Aceh yakni kasus Mega korupsi yg sampai saat ini masih hanya diperbincangkan di media massa. Mulai tak jelasnya skema recofusing oleh Pemerintah Aceh, penanganan covid 19 yang “ auto pilot “ serta dugaan skandal mega korupsi Anggran MYC baik itu Aceh hebat, gedung Oncology hingga MYC pembangunan jalan tembus lingkar Aceh dan bendungan di Aceh,” kata dia.
Kata Heri, rakyat Aceh berharap presiden tidak menutup mata terhadap penderitaan rakyat Aceh dari brobok nya sistem pemerintahan di bawah kendali Nova Iriansyah.
“Karena keistimewaan Rakyat Aceh yang diberikan negara bukan semudah Daerah khusus DKI Jkarta dan Daerah istimewa Jogja, tapi kami orang aceh meraih dana otsus itu dengan nyawa, air mata, dan amisan darah korban konflik Aceh selama 32 tahun dan musibah gempa dan tsunami pada 17 tahun yang silam.”
