BANDA ACEH – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Aceh menyambut positif terhadap pengesahan Rancangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-undang.
Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPW Partai NasDem Aceh, Fevi Desy Noliza, SE., menyebutkan, pengesahan UU TPKS tersebut merupakan momentum baru sekaligus kado terbaik bagi perlindungan perempuan di Indonesia.
Menurutnya, kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya di Provinsi Aceh sudah menunjukkan sangat memprihatinkan, dirinya melihat nilai positif dari UU TPKS tersebut sebagi benteng perlindungan bagi perempuan Aceh dan Indonesia pada umunya.
“Semoga UU TPKS ini, menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaa perlindungan perempuan Aceh dan Indonesia, dari seluruh aksi kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan,” kata Fevi Desy Noliza dalam keterangan tertulisnya, Jumat 15 April 2022.
Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-undang, pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 masa sidang ke-IV tahun sidang 2021-2022, pada Selasa 12 April 2022.
Berdasarkan dokumen UU TPKS, kata Fevi, terdapat sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal (4) Ayat (1) UU tersebut. Sembilan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS yakni pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, dan pemaksaan sterilisasi.
“Selain itu, ada juga pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik,” katanya.
Menurut Fevi, selain kesembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang disebut dalam Ayat (1), terdapat 10 jenis kekerasan seksual lain yang tercantum dalam Pasal (4) Ayat 2, yakni perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak, dan perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban.
“Termasuk didalamnya, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk ekspolitasi seksual, serta kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga,” sebutnya.
Fevi menjelaskan, ada pula tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.[]
