BANDA ACEH – Sebanyak 150 mantan tentara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) wilayah Meureuhom Daya bakal mendapatkan tanah perkebunan seluas 2 hektare perorang.
Hal ini merupakan implementasi perjanjian MoU Helsinki antara GAM dan Republik Indonesia.
Penyerahan berkas tanah yang bakal diperuntukan untuk eks kombatan GAM di Aceh Jaya berlangsung di kantor Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Kamis siang, 19 Mei 2022.
Hadir dalam pertemuan ini, bupati Aceh Jaya HT Irfan TB, Ketua BRA Azhari Cage SIP, Ketua BRA Aceh Jaya, perwakilan BPN Aceh, Jubir Pemkab Aceh Jaya, serta sejumlah anggota KPA wilayah Meureuhom Daya dan para staf BRA setempat.
“Ada 300 hektare tanah yang diperuntukan untuk kombatan di Aceh Jaya ini yang kita serahkan datanya untuk segera disertifikasi oleh BPN Aceh,” kata Bupati Aceh Jaya.
Menurutnya, tanah yang bakal diperuntukan untuk mantan tentara GAM ini berada di Kecamatan Setia Bakti.
“Sebanyak 50 persen di antaranya sudah dibersihkan. Nanti kita isi dengan tumbuhan produktif seperti kopi dan lainnya. Jadi bukan sekedar tanah kosong,” ujar bupati.
Menurutnya, 300 hektare ini diperuntukan untuk 150 calon penerima yang diserahkan oleh pengurus BRA Aceh Jaya kepada dirinya.
Selain itu, kata dia, pada kesempatan yang sama, dirinya juga menyerahkan data 9.300 hektare lagi tanah di hutan produksi yang rencananya diperuntukan bagi Tapol Napol serta korban konflik.
Namun untuk alih fungsi lahan sesuai data terakhir masih memerlukan dukungan dari gubernur Aceh. Bupati meminta dukungan BRA agar rencana tersebut dapat terwujud.
Ketua BRA, Azhari Cage SIP, dalam pertemuan tersebut mengatakan dirinya menyambut baik kebijakan Pemkab Aceh Jaya dalam mengimplementasi hasil perjanjian MoU di Helsinki dengan menyediakan lahan 2 hektare perkombatan GAM.
“Hari ini langsung kita buat surat pengantar ke BPN untuk segera disertifikasi. Mudah mudahan ini menjadi kado istimewa bagi para kombatan di Aceh Jaya pada peringatan Hari Damai Aceh pada 15 Agustus mendatang. 15 Agustus nanti sertifikasi tanah ini sudah selesai,” kata mantan Ketua Komisi 1 DPR Aceh ini.
Sedangkan untuk 9.300 hektare tanah yang masih memerlukan dukungan dari gubernur Aceh, dirinya berharap hal ini juga dapat terwujud. Sehingga Tapol Napol, korban konflik juga mendapatkan hak seperti 150 kombatan GAM.
“Ini akan jadi kado teristimewa di Hari Damai nanti,” kata Azhari Cage.
