Jakarta – Sejumlah anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik menemukan penolakan mereka telah diperkuat oleh laporan berita CBS News, yang menyebut hanya 30 persen kiriman senjata dari negara-negara Barat, yang sampai di garda depan untuk membantu Kiev menghadapi Rusia.
Sebelumnya beberapa politikus Partai Republik menentang paket bantuan ke Ukraina senilai USD 40 miliar (Rp 594 trilun).
“Inilah salah satu alasannya saya memberikan suara ‘NO (tidak)’,” kata anggota DPR Amerika Marjorie Taylor Greene sambil merujuk pada laporan CBS News.
Greene adalah satu dari 57 anggota DPR dari Partai Republik, yang menentang kucuran bantuan besar-besaran Amerika Serikat ke Ukraina. Paket bantuan itu didukung oleh semua politikus Partai Demokrat.
Ada 11 anggota Partai Republik yang menentang RUU paket bantuan ke Ukraina tersebut di tingkat Senat. RUU itu pada akhirnya lolos dengan raihan 86 suara dukungan dan 11 suara menolak.
CBS dalam pemberitaannya menyebut hampir USD 60 miliar (Rp 892 triliun) bantuan dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang dikucurkan ke Ukraina sejak invasi Rusia ke negara itu pada Februari 2022. Namun sebagian besar senjata yang dikirimkan tersebut gagal sampai ke tangan tentara Ukraina, yang bertempur di garda depan.
Menyerahkan bantuan senjata ke tentara yang sedang terlibat dalam pertempuran, membutuhkan sebuah jaringan yang komplek. Mulai dari tingkat kekuasaan, oligarki, hingga para pemain politik. Penasehat senior di Amnesty International Donatella Rovera mengatakan pada CBS kalau belum ada informasi pasti soal kemana sisa bantuan senjata-senjata itu larinya.
Anggota DPR Amerika Serikat Lauren Boebert mengatakan pengawasan terhadap pengiriman bantuan senjata ke Ukraina sudah dihentikan sebelum laporan CBS tayang.
“Sekarang, CBS mengungkapnya. Apapun kasusnya, saya senang fakta-fakta sekarang keluar. Mayoritas bantuan ke Ukraina itu penipuan,” kata Boebert.
Anggota Senat Amerika Serikat dari Partai Republik Rand Paul sudah memutuskan untuk menunda proses pemungutan suara RUU pengucuran bantuan ke Ukraina. Dia berkeras harus ada pemimpin yang ditunjuk untuk memonitor kemana saja dan bagaimana uang bantuan tersebut digunakan.
Mitra-mitra Paul menolak memasukkan prasyarat pemantauan tersebut dan memilih meloloskan RUU paket bantuan besar-besaran ke Ukraina itu beberapa hari kemudian. Seorang pejabat di badan intelijen Amerika Serikat mengatakan pada April 2022 lalu kalau pengiriman bantuan senjata itu, jatuh ke lubang hitam yang besar segera setelah senjata-senjata itu sampai Ukraina.
