Jakarta – Dalam rangka tindaklanjut percepatan implementasi secara menyeluruh lahan untuk mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagaimana yang diperjanjikan dalam MoU Helsinki, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) H. Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem melakukan pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, di Jakarta, Rabu 10 Agustus 2022.
Selain Mualem, turut hadir antaralain Wakil Ketua KPA Pusat H. Kamaruddin Abu Bakar atau Abu Razak, dan Bupati Pidie Jaya H. Aiyub Abbas.
Anggota DPR RI asal Aceh, Fadhullah yang turut hadir pada pertemuan itu mengatakan, rapat lanjutan terkait lahan untuk mantan kombatan tersebut difasilitasi oleh Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Hadir juga Anggota Komisi I DPR RI Sugiono, Anggota Komisi II Andi Iwan Darmawan, dan Ketua Banleg DPR RI Supratman.
Sementara Hadi Tjahjanto didampingi seluruh Dirjen di Kementerian ATR/BPN.
“Kita minta agar implementasi lahan untuk mantan kombatan seperti yang disebutkan dalam MoU Helsinki dapat segera diselesaikan,” kata Mualem.
Selain itu Mualem meminta agar lahan yang diserahkan bukan lahan kosong, tapi lahan yang sudah jadi, atau lahan yang sudah terisi sawit. “Kalau lahan kosong, harus menunggu masa delapan tahun sampai panen.”
Hal senada juga disampaikan Abu Razak. Menurutnya, para mantan kombatan GAM harus segera dapat merasakan manfaat dari lahan yang diperjanjikan dalam MoU Helsinki. “Sudah sangat lama kita menunggu proses ini selesai, perdamaian Aceh sudah 17 tahun,” tambah kata Abu Razak.
Sementara itu, Fadhullah atau biasa Dek Fat menjelaskan, pertemuan dengan Menteri Hadi Tjahjanto yang menggantikan Sofyan Djalil membahas langkah-langkah teknis percepatan penyelesaian distribusi lahan bagi mantan kombatan GAM.
Kepada Menteri ATR/BPN, Dek Fat menyampaikan agar proses sertifikasi lahan bagi mantan kombatan segera dapat diselesaikan. “Karena hari ini sudah 17 tahun perdamaian. Dari pihak GAM sudah sangat bersabar menunggu komitmen ini, dan selalu berupaya menjaga perdamaian Aceh tetap bertahan,” kata dia.
Saat ini, tambah Dek Fat, Aceh telah memasuki generasi baru. Anak-anak dari mantan kombatan dan korban konflik memahami dengan baik bagaimana situasi dan kejadian Aceh di masa konflik.
“Sekarang anak-anak dari mantan kombatan dan korban konflik sudah tumbuh dewasa. Jika persoalan MoU Helsinki telah diselesaikan, itu tidak ada lagi celah untuk timbulnya kembali konflik di Aceh,” jelas Dek Fat yang merupakan politisi Gerindra tersebut.
Ada beberapa alternatif yang mencuat dalam pertemuan tersebut. Pertama, lokas-lokasi lahan bagi mantan kombatan di beberapa titik di Aceh, kedua penyediaan lahan yang sudah terisi tanaman yaitu sawit, dan ketiga mengenai inti plasma.
Menanggapi pertemuan tersebut Menteri Hadi Tjahjanto memerintahkan kepada para Dirjennya untuk segera menuntaskan distribusi lahan tersebut. “Apa yang menjadi beban Aceh silahkan disampaikan, sama-sama kita carikan solusinya,” kata dia.
Hadi juga memerintahkan para Dirjennya untuk segera mengadakan komunikasi lanjutan dengan KPA dan Kanwil BPN Aceh. Ia mengaku juga akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi-lokasi lahan pada September atau Oktober mendatang.
Di akhir pertemuan, Mualem juga menyampaikan undangan kepada Menteri ATR/BPN untuk menghadiri acara peringatan Hari Damai Aceh pada 15 Agutus nanti.[]
