JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki melakukan pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membahas percepatan pembangunan Aceh.
“Kita melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri dalam beberapa hari terakhir ini, demi pembangunan Aceh ke depan,” katanya dalam pertemuan dengan Mensesneg di Jakarta, Rabu, 24 Agustus 2022.
Pj Gubernur merincikan saat melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri I BUMN Pj Gubernur mengusulkan agar pendelegasian kewenangan pengelolaan aset Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) kepada PT Patriot Nusantara Aceh (PT Patna) selaku pengelola kawasan ekonomi khusus (KEK) Arun di Lhokseumawe dan mendorong percepatan penyertaan modal PT Pertamina dan PT Pelindo sebagai perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP).
Lanjutnya saat menjumpai Menteri Perhubungan, ia meminta agar Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, Aceh Besar bisa dibuka sebagai entry point penerbangan internasional. Karena harus diterbitkan petunjuk teknis (juknis) dari Kemendagri Perhubungan (Kemenhub).
“Karena saat ini telah terbit inmendagri 39/2022 sebagai pintu masuk udara internasional. Dan supaya mempermudah umrah, kunjungan wisata mancanegara, hubungan perdagangan dan kekerabatan, kerjasama IMT-GT dan Indonesia – India,” kata Pj Gubernur Aceh.
Setelahnya, berharap rute penerbangan perintis di Aceh perlu adanya penambahan dari empat rute menjadi 16 rute dengan frekuensi tiga kali dalam seminggu.
Hal itu dikarenakan selama ini frekuensi hanya ada satu kali dalam seminggu dari empat rute pelayanan yang ada, yakni Banda Aceh – Takengon, Banda Aceh – Gayo Lues, Banda Aceh – Kutacane, dan Banda Aceh – Sinabang.
“Kita juga meminta kepada Kemenhub adanya pengerukan alur pelayaran pelabuhan Kuala Langsa agar dapat sandar kapal 15.000 DWT. Optimalisasi fungsi pelabuhan Kuala Langsa untuk menunjang aktifitas ekspor – impor,” jelasnya.
Berikutnya meminta ada pembangunan dry port di Bener meriah. Dry port ini yang fungsinya di pelabuhan laut tapi ini daratan, karena dinilai kebutuhan untuk konsilidasi.
“Kita juga sampaikan ingin adanya pembangunan break water pelabuhan penyeberangan Meulaboh. Karena kapal tidak bisa bersandar saat gelombang tinggi. Defendernya juga cepat rusak akibat benturan, serta hambatan saat bongkar muat,” katanya.
Sementara di Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta pengerukan kolam labuh PPS Kutaraja Lampulo, pengerukan kolam labuh dan Alur PPN Idi, Aceh Timur, dan pengadaan kapal pengawasan perikanan.
Menanggapi hal tersebut, Mensesneg Pratikno akan mendukung seluruh kebijakan Pj Gubernur Aceh.
Rencananya, Pj Gubernur Aceh juga akan melakukan pertemuan dengan sejumlah Menteri lainnya yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ESDM dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
