Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyambut kedatangan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA Gianni Invantino di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Oktober 2022. Gianni datang sekitar pukul 12.00 dan diterima langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali di bagian pendopo Istana.
Setelah sempat berbincang, Gianni kemudian melanjutkan perjalanan menuju bagian dalam Istana. Presiden Joko Widodo dengan setelan jas hitam menyambut kedatangan Gianni.
“I’m fine,” ujar Gianni saat disapa oleh awal media, Selasa, 18 Oktober 2022.
Setelah sempat berbincang sebentar di bagian aula dan berfoto bersama, Jokowi kemudian mengajak Presiden FIFA itu ke dalam Ruang Jepara. Keduanya kemudian saling mengobrol dengan bahasa Inggris sambil duduk.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan salah satu agenda dalam pertemuan itu membahas soal transformasi sepak bola di Indonesia. Selain itu, pasca tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022, Jokowi mengklaim FIFA telah mengirimkan surat kepada pemerintah yang isinya tidak menjatuhkan sanksi untuk Indonesia.
“Berdasarkan surat tersebut, alhamdulillah sepakbola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA,” kata Jokowi.
Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga Wakil Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF), Zainudin Amali, menyatakan rekomendasi yang pihaknya buat soal tragedi Kanjuruhan bakal dilaporkan pada FIFA.
Adapun rekomendasi TGIPF soal Kanjuruhan sudah terlebih dahulu diberikan kepada Presiden Jokowi pada Jumat pekan lalu. Salah satu poin dalam laporan itu adalah adanya saling lempar tanggung jawab di antara stakeholder.
Selain itu TGIPF juga memaparkan sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh PSSI dan PT LIB. Dalam rekomendasinya, TGIPF menilai Ketua PSSI dan jajaran Exco harus mundur sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan.
Meski begitu, Zainudin mengatakan pemerintah tidak dapat mencampuri urusan internal PSSI. Oleh karena itu, pemerintah bakal hal membicarakan rekomendasi TGIPF kepada FIFA terlebih dulu.
“Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang,” bunyi kesimpulan laporan rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan itu.
