Banda Aceh – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Demokrasi Muda (Gerdam) Banda Aceh melakukan aksi demontrasi ke kantor Walikota Banda Aceh, Jum’at 9 Desember 2022.
Setelah melakukan orasi, Plt Kabag Prokopim Banda Aceh Aulia Rachmana Putra, datang menemui peserta aksi.
Peserta aksi berencana memberikan antimo kepada Pj Walikota namun Kabag Prokopim enggan menerima hadiah mahasiswa itu.
“Setelah 5 bulan Bakri Siddiq menjabat sebagai Pj Walikota, kondisi kota Banda Aceh semakin memilukan. Mulai tata kelola pemerintahan hingga program kerakyatan semua berjalan stagnan dan hanya sebatas simbolis belaka,” kata koordinator aksi, Mahmud Padang.
Pj Walikota Bakri Siddiq dinilai lebih cenderung melakukan pemasaran diri atau iklan diri untuk pencitraan seolah-olah beliau akan mengikuti kontestasi pilkada, padahal hal ini sama sekali tidak disarankan bahkan dilarang oleh Menteri Dalam Negeri.
Kata Mahmud, iklan diri ini bisa bisa dilihat bahwa hampir di seluruh pelosok kota terdapat foto Pj Walikota semua media cetak meski urgensinya dapat dipertanyakan. Namun, sungguh memilukan semua itu bertolak belakang dengan kondisi kota Banda Aceh yang semakin memprihatinkan.
“Sudah menjadi menjadi rahasia umum di Pemerintahan Banda Aceh bahwa sosok Bakri Siddiq terkesan nepoitisme. Perilaku nepotisme Pj Walikota yang menarik adik kandungnya dari kota Subulussalam untuk menemaninya memimpin kota Banda Aceh, dan mengesankan adiknya ini lebih berkuasa dari Pj Walikota sendiri. Ini akan merusak tatanan pemerintahan kota Banda Aceh,” tegasnya.
Mahasiswa menilai pengendalian inflasi di Banda Aceh tidak berjalan maksimal sesuai arahan Mendagri dan presiden terbukti dengan kenaikan angka inflasi sebesar 0,11 persen sehingga tingkat inflasi tahun kelender menjadi 5,33% dan sudah diatas 5% sesuai arahan presiden.
Kemudian Pj Walikota Banda Aceh juga dinilai tidak serius menjalankan penegakan syariat islam, terbukti dari beberapa kasus pelanggaran syariat islam yang terabaikan bahkan di Taman Sari yang letaknya depan kantor walikota sendiri dilakukan joget ria dan telah mencoreng marwah Pemko Banda Aceh. Bahkan kasus sodomi hingga PSK online kembali marak terjadi, hal ini menunjukkan semakin tidak takutnya orang melanggar syariat islam bertindak karena tidak adanya ketegasan dari pemko Banda Aceh.
Untuk itu, sejumlah mahasiswa yang demo mendesak Pj Walikota Bakri Siddiq bangun dari khayalan dan halusinasi tingkat tingginya.
Tak hanya itu, pendemo juga mendesak Mendagri tidak hanya diam dan tebang pilih proses evaluasi kepala daerah hanya karena Pj Walikota Bakri Siddiq seorang pejabat eselon 2 di kemendagri.
“Kami mendesak mendagri tidak ragu-ragu mencopot Bakri Siddiq dari jabatan Pj Walikota Banda Aceh,”teriaknya.
Pihaknya menyarankan agar Mendagri mengambil langkah tegas terukur untuk menegur bahkan mengevaluasi kinerja Pj Walikota.
“Pj Walikota ini bukan pihak yang dipilih oleh rakyat, tapi pilihan pemerintah pusat. Karena kinerjanya tak maksimal dan melampaui batas norma-norma di masyarakat nanti akhibatnya masyarakat menyalahkan pemerintah pusat, untuk itu kami mahasiswa mewakili masyarakat ingin memberikan antimo kepada Pj Walikota Banda Aceh agar bisa untuk melancarkan perjalanannya kembali ke Ibukota Jakarta dan tidak mabuk selama perjalanan, sehingga nantinya ketika kembali ke Jakarta tidak lagi berhalusinasi seperti selama ini memimpin kota Banda Aceh ini,” ujarnya.
