Jakarta – Pemerintah China meradang setelah Amerika Serikat (AS) mengesahkan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) Tahun Fiskal 2023.
Menurut China, seperti dilansir Reuters pada Sabtu (24/12), UU Pertahanan Baru AS itu bisa menambah bantuan militer Negara Paman Sam itu ke Taiwan. China yang mengklaim Taiwan sebagai teritorialnya menyatakan ‘tak senang’ atas UU Pertahanan baru AS itu.
“China menyesalkan dan menentang keras sikap AS tersebut,” demikian pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri China di Beijing, Sabtu.
China menyatakan tidak bisa menerima undang-undang AS tersebut karena di dalamnya mengandung hal-hal negatif tentang China.
“[Undang-Undang] Itu jelas-jelas menyampingkan fakta untuk membuat narasi ancaman China, mencampuri urusan dalam negeri China, dan mendiskreditkan Partai Komunis China,” kata Kemenlu China.
“Yang mana itu adalah provokasi politik yang serius kepada China,” demikian kelanjutannya.
China memandang bantuan keamanan dan penyediaan senjata jalur cepat senilai sekitar US$10 miliar ke Taiwan yang diatur dalam UU Pertahanan baru AS itu bisa menyebabkan rusaknya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
Kemenlu Negara Tirai Bambu itu pun mendesak AS menghentikan segala upaya mengekang negaranya dengan memainkan isu Taiwan dan menggembosi prinsip Satu China.
“Kami mendesak AS bersungguh-sungguh menindaklanjuti rasa saling pengertian yang telah dicapai Presiden AS dan Presiden China di Bali, meninggalkan mentalitas Perang Dingin, dan tidak bersikap negatif terkait China dalam undang-undang baru tersebut,” ujar Kemenlu China.
China telah menyatakan akan mengambil tindakan tegas demi menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan dalam negerinya.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan Taiwan justru bersuka cita dengan hadirnya UU Pertahanan baru AS itu. Dalam pernyataannya, Kemenhan Taiwan menyatakan UU Pertahanan baru itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan AS dengan negara pulau itu.
Selanjutnya, Kemenhan Taiwan menyatakan Taipei akan mendiskusikan secara detail tindak lanjut dari UU Pertahanan baru AS itu, dan menemukan formula anggaran tepat yang bisa didorong.
