Oleh Nurul Muhdiyah. Penulis adalah mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan anggota jurnalis warga Banda Aceh.
Pada Selasa, 24 Januari 2023, saya berkesempatan diskusi publik bertema Warga Berdaya Pelopor Pemilu Jujur dan Adil yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) melalui Koordinator Jurnalis Warga Banda Aceh. Kegiatan yang bekerja sama dengan LSM Flower Aceh ini berlangsung di kantor Flower di Jalan Kebun Raja, Ie Masen Kaye Adang, Ulee Kareng. Yang membuat kegiatan ini berbeda, dihadiri langsung oleh perwakilan PPMN dan Perludem yang telah mendukung program jurnalisme warga melalui program The Asia-Pacific Regional Support for Elections and Political Transitions (RESPECT) di Banda Aceh sejak September 2022.
Peserta diskusi ini sangat beragam, mulai dari jurnalis, guru sekolah luar biasa, guru PAUD inklusi, perwakilan komunitas Tionghoa di Banda Aceh, dosen, ibu rumah tangga, hingga pekerja sosial. Saya sendiri hadir sebagai perwakilan dari jurnalis warga Banda Aceh.
Narasumber diskusi ini adalah Riswati, Direktur Eksekutif Flower Aceh, yang memaparkan materi mengenai pemilu inklusi. Narasumber lainnya adalah komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Akmal Abzal. Diskusi berlangsung aktif dan dinamis, banyak peserta yang bertanya dan menanggapi terkait dengan kepemiluan, mulai dari sejarah pemilu di Indonesia hingga informasi pemilu paling mutakhir dari penyelenggaraan pemilu di Aceh.
Selain bertanya, beberapa peserta juga memaparkan kondisi di lapangan menurut pengalaman dan beberapa lagi memberikan tanggapan mengenai pemilu menurut perspektif masing-masing. Guru dari SLB Bukesra Banda Aceh, Mayasari, menyampaikan bahwa mereka ingin murid-murid mereka yang merupakan pemilih pemula sekaligus para difabel diberikan perhatian khusus selayaknya keistimewaan yang diberikan kepada tahanan lapas dan rumah sakit.
Karena keterbatasan para difabel yang beragam, ada yang fisik dan mental yang membuat mereka kesulitan hadir ke TPS. Mayasari mengatakan, di sekolah tempat dia mengajar kondisi muridnya beragam, mulai dari tunarungu, tunanetra, hingga tunalaras (cacat suara).
Karena keberagaman itulah yang membuat para murid di SLB tersebut kesulitan jika harus ke TPS. Kondisi ini membuat mereka terpaksa tak bisa memberikan hak pilihnya saat pemilu.
“Kalau di sekolah hanya ada satu kelompok berkebutuhan khusus, mungkin sedikit lebih mudah, tetapi karena sangat beragam, ditambah lagi keterbatasan para pengajar,” kata Mayasari.
Jika banyak di antara mereka memilih untuk golput, menurut Mayasari ini sangat disayangkan apalagi bagi mereka yang masih pemilih pemula, maka hak memilih mereka hangus begitu saja. Ia juga mengatakan bahwa di sekolah mereka juga mempunyai asrama yang seharusnya itu mempermudah para pelaksana pemilu untuk mengunjungi para difabel di SLB tersebut.
Seorang peserta lainnya, Iqbal, bercerita bahwa banyak anggota legislatif setelah terpilih justru sulit dijumpai atau dihubungi. Padahal, saat mencari dukungan dari masyarakat, mereka berjanji akan menyampaikan aspirasi warga. “Saat masa pencalonan sering bertukar pesan lewat WhatsApp untuk sekadar mengajak ngopi, tetapi setelah menjadi anggota dewan malah seperti orang tak kenal lagi,” ungkapnya.
Ada juga pemaparan menarik dari pengajar sekolah PAUD Inklusi Harsya Ceria, Saprina Siregar. Ini merupakan salah satu dari dua sekolah inklusi di Banda Aceh untuk anak usia dini. Sekolah ini memadukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang tumbuh dengan kondisi kebanyakan. Ia mengatakan bahwa para guru di sekolahnya mengajarkan kepada anak usia dini tentang politik yang notabenenya dapat dimaknai secara luas. Tidak hanya tentang memilih presiden dan wakil presiden, kepala daerah, atau anggota legislatif saja.
Namun, juga tentang bagaimana memilih pemimpin yang baik, yang dilandaskan pada pemahaman yang baik, kualitas yang bermutu, dan juga sopan santun. “Namun, tetap pada porsinya sebagai anak, yang diajar pun tentunya yang mudah dipahami dan tidak memberatkan pikiran mereka,” kata Saprina.
Saprina juga menceritakan pengalamannya terkait sosialisasi pemilu yang diadakan di sekolahnya. Walaupun masih usia dini, anak-anak tetap harus diedukasi sehingga terbiasa dengan politik yang santun. Ia juga mengajak orang dewasa untuk memilih pemimpin yang baik, serta meminta agar saat kampanye berlangsung, para calon dan timses bisa berkampanye dengan tertib, ramah lingkungan, seperti tidak menempelkan alat kampanye di pohon-pohon dan bertanggung jawab dengan sampah masing-masing.
Diskusi kemudian jeda sejenak untuk mendengarkan pemaparan dari Riswati. Dalam pemaparannya, Riswati menjelaskan pengakuan dunia tentang hak memilih dan dipilih bagi setiap individu yang sudah memiliki hak pilih. Tak boleh ada diskriminasi seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, perbedaan pilihan politik, kelompok marginal, keterbatasan fisik, kelompok minoritas, semua itu tidak dapat menghalangi hak mereka untuk dipilih maupun memilih.
Hal-hal demikianlah yang harus dipahami oleh setiap individu yang memiliki hak tersebut agar tidak terjadi diskriminasi bagi satu pihak. Selain itu ia juga menyinggung tentang perempuan sebagai pemimpin. Banyak orang yang masih meragukan kepemimpinan perempuan dan kesempatan memimpin bagi perempuan masih dibatasi oleh pemikiran yang sempit, bahwa perempuan masih dianggap hanya mampu mengurusi urusan domestik.
Padahal kata Riswati, jika melihat ke masa lampau, banyak pemimpin perempuan yang hebat dan religius di Aceh. Mereka telah menginspirasi dunia melalui kepemimpinannya. Seperti Cut Nyak Dien, seorang pahlawan nasional Indonesia, Cut Meutia, bahkan Laksamana Keumalahayati tercatat dalam sejarah sebagai seorang pejuang dan laksamana laut perempuan pertama di Indonesia. Banyak pejuang dari kesultanan Aceh yang kepemimpinannya sudah teruji. Jadi, menurutnya menafikan kepemimpinan perempuan di Aceh dewasa ini sangatlah tidak relevan.
Pembahasan tentang isu kepemimpinan perempuan merupakan bahasan yang tiada habisnya. Riswati menambahkan, sekarang ada Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), sebuah forum yang berisikan perempuan-perempuan politik se-Indonesia yang saling memberikan dukungan satu sama lain. Tentunya lembaga ini turut memberikan dampak positif bagi kemajuan para perempuan, khususnya yang berkecimpung dalam politik praktis. Para perempuan juga harus saling mendukung. Tidak ada lagi olokan yang tak sedap mengenai perempuan yang berkarier di luar rumah atau yang memilih berpolitik untuk kemajuan perempuan sendiri.
Menanggapi hal itu, komisioner KIP Aceh Akmal Abzal ikut memberikan penjelasan. Ia mengatakan, bahwa secara regulasi setiap partai politik yang ingin ikut pemilu harus memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan. Namun, dalam kenyataannya selama ini, kuota ini hanya dipenuhi oleh partai politik untuk syarat mendaftar pemilu saja. Alhasil, jumlah politisi perempuan di Aceh yang duduk di legislatif baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi sangat minim jumlahnya. Bisa dihitung jari.
Melansir republika.co.id, dari total 731 kursi legislatif yang ada di 23 kabupaten/kota dan provinsi hasil Pemilu 2019, hanya 83 kursi yang diduduki oleh politisi perempuan. Keterwakilan perempuan terbanyak terdapat di DPRK Aceh Tamiang dengan total 11 kursi. Lebih dari 30 persen. Sedangkan di tingkat provinsi hanya 11 persen dengan jumlah 9 perempuan dari total 81 kursi.
Akmal juga mengingatkan bahwa menjelang pemilu biasanya banyak isu liar berseliweran di jagat maya. Karena itulah, masyarakat harus cerdas dalam mengonsumsi setiap informasiyang beredar. Jangan menelan mentah-mentah setiap informasi karena efeknya bisa berakibat fatal.[]
