SIGLI – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie membantah mangkir dari panggilan DPRK Pidie. Mereka juga menilai pernyataan ketua Pansus DPRK Pidie terlalu berlebihan.
Hal dikatakan Fuadi Yusuf ketua KIP Pidie melalui rilisnya kepada Atjehwatch.com, Selasa 7 Februari 2023
Dikatakannya, KIP Pidie tidak pernah mangkir dari panggilan, bahkan sangat kooperatif menyahuti surat undangan dari pimpinan DRPK Pidie.
“Undangan pertama yang memohon untuk dijadwalkan ulang karena dua orang Komisioner KIP Pidie sedang berada di luar Daerah,” kata Fuadi.
Dijelaskan Fuadi, bahwa, pada undangan kedua, KIP sedang berada pada tahapan krusial termasuk pemeriksaan hasil tes tulis calon anggota PPS.
“Kami membalas surat pimpinan DPRK Pidie, dan kami memohon untuk dijadwalkan pada hari Selasa, 17 Januari 2023, karena sampai medekati waktu Ashar surat KIP Kabupaten Pidie belum ada balasan dan respon dari Pimpinan DRPK Pidie. Pada sore hari kami kembali menyurati Pimpinan DPRK Pidie untuk memastikan bahwa kami akan hadir pada Selasa, 17 Januari 2023 pukul 14.30, malam hari,” ujar dia.
“Kami menerima balasan surat dari pimpinan DPRK Pidie yang menjelaskan bahwa rapat susulan dengan Komisi 1 DPRK Pidie belum dapat dipenuhi mengingat anggota DPRK Pidie sedang melakukan kegiatan Pansus,” Jelas Fuadi.
Artinya, kata dia, KIP sangat responsif terhadap undangan rapat dengan Komisi 1 DPRK Pidie mengingat Komisi 1 adalah mitra Kerja KIP Kabupaten Pidie.
“Walaupun belum ada yang namanya Pansus terkait perekrutan badan adhoc oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu karena adanya Lembaga Panwaslih kalau ada laporan masyarakat terkait administrasi Pemilu, Gakkumdu yang dalamnya ada unsur Panwaslih, unsur kepolisian dan unsur Kejaksaan yang menangani laporan yang berkaitan dengan dugaan tindak Pidana Pemilu,” katanya.
“Adanya Lembaga DKPP jika Penyelenggara Pemilu (KIP Pidie) diduga melanggar kode etik. Artinya pemerintah sudah membentuk dengan lengkap komponen Penyelenggara Pemilu, KPU, Bawaslu dan DKPP, tetapi kami akan hadir jika ada undangan atau panggilan dari Komisi 1 DPRK Pidie sebagai mitra kerja KIP. Intinya ditelpon pun kami akan hadir.”
“Jadi bahasa jemput paksa menurut kami agak berlebihan dan membuatnya kami tersenyum (bukan takut),” kata Fuadi. [Mul]
