SIGLI – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, menggelar Rapat Pansus perdana dengan KIP di aula Gedung DPRK berjalan dengan seksama dengar pendapat antar kedua belah pihak, Jum’at, 10 Februari 2023.
Rapat Pansus yang dibuka langsung oleh ketua Pansus Rahmat Anshar, kemudian dipimpin oleh Pimpinan DPRK Pidie Fadli A Hamid SE, dengan perkenalan para komisioner KIP dengan tupoksi kerjanya masing-masing itu.
Rapat sempat di skors 5 menit, karena ketidak hadiran ketua KIP kabupaten Pidie.
Pimpinan DPRK Fadli A Hamid SE, mengatakan Pansus akan berjalan 30 hari kedepan, dan berharap dipertemuan berikutnya anggota dan ketua Komisioner KIP kabupaten Pidie hadir lengkap.
“Semoga di pertemuan selanjutnya ketua KIP hadir dengan seluruh komisioner KIP, 2 kali panggilan komisi tidak hadir, ini perdana pansus juga tidak hadir dengan alasan keluarga, apakah keluarga lebih penting dari pansus ini,” kata Fadli A Hamid dengan nada kecewa di acara pansus tersebut.
Sementara komisioner KIP Pidie yang hadir di rapat paripurna DPRK Pidie mengatakan ketua KIP tidak hadir karena ada acara sakral keluarga jauh sebelum acara pansus DPR di agendakan
Forum dilanjutkan, DPRK minta Hasil seleksi nilai PPK dan PPS, dan Komisioner KIP Sri Wahyuza, mengatakan data nilai PPK akan dibalas melalui surat.
“Kami akan menindak lanjuti dari laporan Panwaslu bukan dari hasil rekomendasi DPRK,” kata Wahyu sapaan akrab Sri Wahyuza.
Sementara, salah satu anggota Pansus Awaluddin, meminta sistem mekanisme penilaian akumulatif atau eliminatif digunakan diperekrutan PPK dan PPS yang dilakukan oleh KIP Pidie.
“Kalau pun eliminatif maka kami minta mekanisme penilaiannya rumus eliminasi bagaimana, petunjuknya bagaimana,” tanya anggota Pansus DPRK kepada Komisioner KIP Pidie.
Komisioner KIP Pidie, Wahyu menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan subjektif karena pada prinsipnya KIP bekerja sesuai Aturan PKPU.
“Kita lakukan tes tulis dengan sistem CAT dan pendaftaran dengan akses Akun SIAKBA, kita lakukan dengan sistem Eliminatif sampai menetapkan nama-nama yang lulus seleksi PPK dan PPS,” katanya.
Dalam pada itu, Rahmat Anshar ketua pansus mengatakan proses pansus bukan untuk menjustifikasi KIP, tapi lebih untuk memastikan KIP bekerja sesuai jalurnya.
“Mari untuk memperbaiki apa yang salah,” Kata Rahmat Anshar.
Anggota Pansus Zulfadli menanyakan kepada Komisioner KIP, langkah apa yang dilakukan KIP sangat tidak professional.
“Buktinya ada seorang dianulir ketika lulus PPK karena terdaftar Sipol tapi diluluskan menjadi Anggota PPS kenapa bisa terjadi, padahal jelas terdaftar di Sipol,” tanya Zulfadli
Sementara Nasrul Syam, menanyakan apakah selain PKPU ada aturan lain yang di anut atau rujukan oleh KIP.
“Tidak ada, kita berpedoman pada PKPU, dan setiap masalah KIP silahkan lapor kepada Bawaslu, yang jelas kami sedang melakukan tahapan-tahapan pemilu hingga suksesnya Pemilu di tahun 2024,” ujar Komisioner KIP Wahyu.
Rapat Pansus DPRK dengan KIP kabupaten Pidie itu kemudian di-skors,. Rapat akan dilanjutkan lagi di lain waktu, dan diharapkan agar seluruh komisioner KIP dan ketua KIP hadir lengkap.
“Senin jam 2 siang akan kita jadwalkan Pansus lanjutan dengan KIP Pidie,” kata ketua Pansus Rahmat Anshar.[Mul]
