Jakarta – Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan negaranya sangat mengutamakan hubungan yang erat dengan negara-negara mayoritas muslim.
Hal itu menurutnya merupakan salah satu bidang prioritas kebijakan luar negeri Rusia.
“Rusia memelihara hubungan yang baik, adil, dan saling menghormati dengan semua negara Islam,” kata Lavrov saat pertemuan antara Rusia dan Kelompok Visi Strategis Dunia Islam, Senin (6/3).
“Perkembangan lebih lanjut mengenai hubungan tersebut adalah salah satu prioritas berkelanjutan dari kebijakan luar negeri Rusia,” lanjut dia, seperti dikutip TASS.
Lavrov menyatakan Negeri Beruang Merah saat ini berbagi pandangan yang sama dalam membentuk tatanan dunia multipolar yang “lebih adil dan demokratis, didasarkan pada prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa” bersama dengan negara-negara Muslim.
Dia juga menegaskan mereka menolak nilai-nilai ultraliberal yang secara agresif “ingin dipaksakan oleh negara-negara Barat”.
Rusia selama ini memang dekat dengan negara-negara Islam. Pada 2021, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan relasi negaranya dengan negara mayoritas muslim sangat bersahabat dan konstruktif.
Pernyataan Lavrov disampaikan dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) Ekonomi Internasional ke-12 di Kazan.
Dalam kesempatan itu, Putin mengatakan bahwa Negeri Beruang Merah dan negara-negara mayoritas muslim bekerja sama di sejumlah bidang mulai dari perdagangan, ekonomi, investasi, ilmiah dan teknis, serta kemanusiaan.
Kerja sama itu pun memberikan umpan balik yang baik bagi masing-masing pihak.
“Hubungan antara Rusia dan negara-negara muslim secara tradisional bersahabat dan konstruktif,” kata Putin kala itu.
“Kami secara aktif bekerja sama untuk mempromosikan dialog antaragama dan antarperadaban, memastikan stabilitas dan keamanan internasional, dan membangun tatanan dunia yang lebih adil dan demokratis.”
Hubungan Rusia dengan negara-negara Muslim ini sendiri telah dijalin sejak lama lantaran mayoritas penduduk terbesar kedua Rusia adalah Muslim. Hubungan itu pun makin dipererat sejak 2014 kala negara-negara Barat memusuhi Moskow karena pencaplokan Crimea.
