Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI telah menyiapkan rencana evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari ibu kota Sudan, imbas konflik bersenjata di sana.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk mengevakuasi WNI dari Khartoum. Namun upaya evakuasi dan bantuan logistik memang sulit dilakukan.
“Persiapan evakuasi terus dimatangkan sambil menunggu saat tepat untuk dapat melakukan evakuasi, dengan terus mempertimbangkan keselamatan WNI,” kata Retno dalam konferensi pers virtual pada Kamis (20/4).
Kemenlu melalui KBRI Khartoum juga berusaha berkomunikasi dengan Kemenlu Sudan terkait perlindungan terhadap WNI.
Retno menyebut pihaknya sudah mengirim pesan berisi permintaan pembicaraan per-telepon dengan Menlu Sudan, tetapi belum ditanggapi.
Kontak dengan Kemenlu Sudan via Duta Besar Sudan di Jakarta mengenai pesan serupa juga sudah diupayakan.
Dalam hal ini, Indonesia ingin meminta perlindungan untuk misi diplomatik serta keselamatan WNI yang ada di Sudan.
Konflik bersenjata antara Sudanese Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RFS) sudah berlangsung selama enam hari sejak Sabtu (15/4). Hingga kini, situasi di Sudan belum menunjukkan perbaikan meski sudah sempat dilakukan gencatan senjata.
Titik pertempuran pasukan militer dan paramiliter Sudan ini salah satunya di markas RSF yang berlokasi dekat Universitas Internasional Afrika. Di situ, banyak WNI bermukim.
Saat ini, ada sebanyak 43 WNI yang sudah dievakuasi ke safe house KBRI Khartoum. Retno mengatakan persiapan evakuasi terus dimatangkan di tengah keamanan yang berstatus Siaga 1.
“Saya komunikasi dengan Dubes di Khartoum, hingga saat ini belum ada evakuasi warga negara asing dari Khartoum. Belum ada yang berhasil evakuasi warganya dari Khartoum karena kondisi keamanan yang tidak memungkinkan,” jelas Retno.
Kemenlu sudah berkoordinasi dengan KBRI Khartoum, KBRI Kairo, KBRI Riyadh, KBRI Addis Ababa dan KJRI Jeddah terkait evakuasi WNI. Menurut Retno, Dewan Keamanan PBB mesti turun tangan demi memberikan jeda kemanusiaan.
Jeda kemanusiaan, kata dia, jadi kunci pelaksanaan evakuasi dan keberlanjutan bantuan kemanusiaan.
“Oleh karena itu, Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak,” katanya.
