Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan, MH Said Abdullah tak terima dengan pernyataan Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanggar etika kepresidenan karena cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024. Menurut Said, pernyataan Denny dianggap melecehkan kedaulatan partai.
Ia mengatakan setiap partai memiliki kedaulatannya masing-masing dalam menentukan siapa calon presiden dan wakil presidennya. Sikap para ketua umum partai yang menemui Jokowi di Istana Negara dianggap Said sangat pantas dan penting untuk menopang dan bekerja sama dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
“Kalau kemudian para ketua umum partai tersebut menghendaki tatanan yang saat ini dibangun oleh Presiden Jokowi penting untuk dilanjutkan dan mendiskusikan hal tersebut dengan Presiden Jokowi, salahnya di mana?” kata Said dalam keterangannya kepada Tempo, Senin, 8 Mei 2023.
Said menyebut Jokowi saat ini juga menghargai sikap politik Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang mencalonkan Anies Baswedan. Ia mengatakan tidak ada kalimat Presiden Jokowi melarang langkah politik NasDem.
Sebab, menurut Siad, Jokowi tahu batasan demokrasi bahwa hak dan kewenangan partai politik mencalonkan calon presden dan wakil presidennya masing masing.
“Kalau Denny Indrayana panik karena capres atau ketua umum partainya tidak cukup “laku” elektabilitasnya, hendaknya segera koreksi ke dalam. Jangan biasakan melempar salah ke orang lain. Kelas profesor tetapi adab politiknya menuduh sana sini sungguh cermin buruk rupa,” kata Said.
Sebelumnya, Denny Indrayana mengkritik etika politik Jokowi yang disebut cawe-cawe dalam urusan koalisi dan Pemilu 2024. Denny juga mengkritik pernyataan Jokowi yang menyebut dirinya sebagai pejabat publik sekaligus pejabat politik ketika menjawab tudingan cawe-cawe Pilpres.
“Jika dikuliti lebih jauh, terutama dari sisi etika kepresidenan, maka ada batasan-batasan moral dan hukum yang dilanggar oleh Presiden Jokowi, termasuk pelanggaran konstitusi ketika ikut turut campur soal Pilpres 2024,” ujar Denny.
