Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menjelaskan ihwal usulan resolusi konflik Rusia Ukraina. Usulan Prabowo yang disampaikan dalam forum Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura itu menjadi sorotan publik termasuk kalangan internasional.
Jokowi mengatakan bahwa usulan Prabowo itu adalah proposal pribadi, bukan atas nama Pemerintah Indonesia. “Itu dari Pak Prabowo sendiri, tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo,” kata Jokowi dalam sesi jumpa pers seusai pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023.
Oleh karena itu, Jokowi berencana memanggil Prabowo untuk meminta penjelasan ihwal usulan tersebut. Namun Jokowi belum memastikan kapan pertemuan akan dilakukan. “Mungkin hari ini atau besok akan saya undang, minta penjelasan mengenai apa yang Pak Menhan sampaikan,” ujarnya.
Dalam forum di Singapura, Prabowo sempat menyampaikan sejumlah usulan untuk resolusi damai atas perang Rusia Ukraina yang terjadi sejak Februari 2022. Prabowo menyampaikan empat usulan yakni gencatan senjata di titik-titik konflik, penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 kilometer untuk menciptakan zona demiliterisasi, pengutusan pasukan pemantau perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan penyelenggaraan referendum oleh PBB di wilayah-wilayah disebut sebagai “daerah sengketa” oleh Prabowo.
“PBB perlu mengatur dan melaksanakan referendum di wilayah-wilayah sengketa untuk memastikan secara obyektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah sengketa tersebut,” kata Prabowo pada Sabtu, 3 Juni 2023.
Usulan itu menuai respon yang beragam termasuk dari Ukraina. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko tegas menolak usulan Prabowo. Nikolenko mengatakan usulan Prabowo itu seperti menarik kesimpulan dari sejarahnya sendiri.
“Rusia harus mundur dari wilayah Ukraina, dan Ukraina berhak mengembalikan integritas wilayahnya sesuai perbatasan yang diakui internasional. Tidak ada skenario alternatif,” ujar Nikolenko.
Usai usulan yang menuai pro-kontra itu, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Harmianin dan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva secara bergantian menyambangi Kementerian Pertahanan RI untuk melakukan pertemuan tertutup pada Senin, 5 Juni 2023.
