JANTHO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) diminta menunjuk sosok penjabat baru untuk kabupaten Aceh Besar. Pasalnya, pembangunan di Aceh Besar selama setahun terakhir di bawah kepemimpinan Muhammad Iswanto dinilai stagnan.
“Kami minta Mendagri untuk menunjuk Pj baru untuk Aceh Besar. Selama setahun terakhir, pembangunan stagnan serta minim perhatian untuk para santri,” ujar Teungku Muhammad, Koordinator Komite Pemuda dan Santri Aceh Rayeuk (KPS- Aceh Rayeuk), dalam rilis yang dikirim ke redaksi atjehwatch.com, Kamis sore 15 Juni 2023.
Menurutnya, Pj bupati bukanlah petugas adminitrasi yang hanya menghadiri sejumlah acara seremonial.
“Ada banyak persoalan yang terjadi di Aceh Besar selama ini. Namun kurang mendapat perhatian dari penjabat di Aceh Besar. Jadi kalau bisa, Kemendagri memilih penjabat baru yang memiliki terobosan terkait masalah yang sedang terjadi,” ujar Teungku Muhammad.
Dirinya juga berharap Pj baru untuk Aceh Besar nanti yang bisa dekat dengan semua kalangan di Aceh Besar.
“Terutama santri dan dayah. Selama ini terkesan ada jarang antara PJ bupati dengan dayah dayah di Aceh Besar. Dayah dan santri seolah menjadi masyarakat kelas 3 di Aceh Besar.”
“Fokus perhatian Pj sekarang masih di Jantho. Padahal Aceh Besar itu luas, termasuk pesisir dari Darussalam ke Mesjid Raya dan Lhoknga hingga Lhoong. Kami berharap Pj baru kedepan yang bisa merangkul semua,” ujarnya lagi.
Sebelumnya diberitakan, DPRK Aceh Besar mengusulkan 4 nama untuk Pj bupati Aceh Besar.
