Jakarta – Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sekaligus politikus Partai NasDem Siti Nurbaya Bakar ke Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (16/6).
Deputi bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengungkap pertemuan itu membahas polusi udara. Jokowi disebut memberi sejumlah arahan terkait penanganan polusi udara, terutama berkaitan dengan potensi kemarau panjang.
“Bapak Presiden mengingatkan juga bahwa musim kemarau di tahun ini akan lebih panjang karena BMKG sudah memberikan prediksi,” tutur Bey melalui pesan singkat, Jumat (16/6).
Bey juga menjelaskan bahwa Jokowi meminta berbagai lembaga terkait melakukan koordinasi sehingga dapat mengantisipasi hal tersebut. Ia meminta Siti untuk menyiapkan langkah antisipasi bersama kementerian lain.
Sementara itu, Siti Nurbaya disebut memberikan pemaparan soal kesiapan penanganan polusi udara. Menteri LHK itu juga menjelaskan berbagai alat monitor polusi udara yang dimiliki oleh pemerintah saat ini.
“Menteri LHK melaporkan COP28 yang akan dilaksanakan di UEA pada akhir tahun dan juga melaporkan tentang alat-alat monitoring polusi udara yang dimiliki,” ucapnya.
Aktivitas menteri dari Partai NasDem belakangan ini ramai disorot publik, terutama setelah eks Menkominfo Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus korupsi proyek menara BTS 4G pada 17 Mei 2023. Kejaksaan Agung telah resmi menahan Johnny, diikuti pencopotan politikus NasDem dari kursi menteri oleh Jokowi. Menko Polhukam Mahfud MD kemudian ditunjuk sebagai Plt Menkominfo.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga ikut terseret usai namanya muncul dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian pada pekan ini. KPK telah menjadwalkan pemeriksaan Syahrul, tetapi ia absen karena alasan tugas negara. Syahrul pun meminta KPK mengatur ulang jadwal pemeriksaan.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis, ia juga mengomentari dugaan politisasi proses hukum yang menyeret namanya.
“Saya juga menyimak sejumlah pihak mengaitkan proses hukum ini dengan aspek politik. Sekalipun banyak pendapat seperti itu, namun dengan kerendahan hati, sebagai warga negara biasa saya akan menjalani seluruh aral-rintang ini,” ucap Syahrul melalui keterangan tertulis, Jumat (16/6).
“Tentu saja dengan tetap berharap dari lubuk hati terdalam semoga ke depan hukum dapat ditegakkan dengan benar,” lanjut Syahrul.
