Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur mencatat sebanyak 41 madrasah tsanawiyah (MTs) di Sampang, Jawa Timur masih menggunakan buku mata pelajaran agama Islam yang diduga mengandung materi yang menyimpang.
Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur Santoso mengatakan data itu berdasarkan hasil penelusuran tim gabungan yang terjun mengusut buku-buku tersebut.
“Total sementara MTS sasaran 96, MTS menerapkan bahan ajar ‘masih polemik’ 41. MTs tidak menerapkan bahan ajar ‘masih polemik’ 55,” kata Santoso kepada CNNIndonesia.com, Jumat (11/8).
Santoso mengatakan data sementara ini dikumpulkan tim gabungan sejak 8-9 Agustus 2023 lalu di 96 MTS sasaran. Ia pun memastikan bakal menarik buku-buku yang diduga mengajarkan ajaran menyimpang tersebut.
“Inggih (red. Iya) [akan ditarik],” kata Santoso.
Temuan puluhan materi menyimpang
Sebelumnya hasil kajian dari Media Literasi Kampus Institut Agama Islam Nazhatut Thullab (MLK IAI Nata) Sampang menemukan kejanggalan dalam delapan buku pelajaran jenjang MTS yang mengandung materi yang menyimpang di Sampang.
Buku itu terdapat terbitan Kemenag dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Ketua MLK IAI Nata Sampang, Mokaffi merinci buku-buku itu dua di antaranya adalah terbitan Kemendikbud RI, dan dua lagi terbitan Kemenag RI.
Mokaffi merinci terdapat 50 muatan yang diduga menyimpang dari delapan buku yang diteliti oleh para ahli fikih. Temuan itu adalah akumulasi dari kajian yang dilakukan sepanjang 2021.
Ia menjelaskan khusus buku terbitan Kemenag, ada 28 masalah.
Salah satu kejanggalan dalam buku itu adalah syahadat termasuk dalam rukun khutbah Jumat. Dalam ajaran 4 imam besar yang dipakai di Indonesia, syahadat bukanlah rukun khutbah Jumat.
Tim khusus Kemenag
Merespons temuan itu, Kemenag langsung membentuk tim khusus untuk mengklarifikasi koreksian konten buku Mata Pelajaran Fikih Kelas VII untuk MTS tersebut.
Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Moh Ishom menjelaskan tim yang dibentuk selanjutnya akan dikirim untuk mengklarifikasi kondisi di lapangan terkait penggunaan buku mata pelajaran tersebut.
“Kami membentuk tim untuk mendalami informasi tentang konten pada buku PAI di Madrasah. Mereka akan dikirim untuk mengklarifikasi kondisi di lapangan,” ungkap hom dalam keterangannya beberapa waktu lalu.
