Jakarta – Kabinet perang Israel dilaporkan terpecah usai para menterinya berdebat kusir soal pengaturan anggaran agresi militer ke Jalur Gaza Palestina yang kian bengkak.
Salah satu menteri dalam kabinet perang Israel, Benny Gantz, memperingatkan para pejabat bahwa kegagalan negara mengalihkan semua dana diskresioner koalisi untuk kebutuhan perang bakal menyebabkan partainya, Persatuan Nasional, menentang anggaran perang yang telah diusulkan.
Ancaman itu diutarakan Gantz, eks menteri pertahanan Israel, dalam rapat kabinet perang pada Minggu (26/11).
Gantz juga mengatakan partainya bakal “mempertimbangkan langkah selanjutnya”, sebuah isyarat bahwa dirinya akan hengkang dari kabinet perang, apabila dana perang tidak diatur dengan benar.
Gantz melontarkan pernyataan ini saat kabinet perang Israel dijadwalkan membahas perubahan anggaran negara 2023 tentang kebutuhan dana penanganan konflik di Gaza.
Sementara itu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bersikeras ingin menyimpan dana ratusan juta shekel tetap dalamanggaran koalisi diskresioner untuk digunakan demi keperluan sebelum perang pecah.
Menurut Kementerian Keuangan Israel awal November lalu, anggaran perang sendiri akan ditarik dari peningkatan defisit, aliran dana dari kementerian, dan pemotongan sejumlah dana yang semula ditujukan untuk koalisi partai di parlemen.
Dana diskresioner telah tersimpan sejauh ini sekitar NIS 900 juta (Rp3,7 triliun). Dana triliunan rupiah itu sudah dijanjikan untuk diberikan kepada partai-partai di koalisi pemerintah, mencakup lebih dari NIS 300 juta untuk pengembangan pemukiman dan proyek identitas Yahudi di bawah Menteri Permukiman dan Misi Nasional Orit Strock, serta lebih dari NIS 200 juta untuk proyek pendidikan dan budaya Haredi.
Dalam surat kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Gantz mengatakan pengalokasian sejumlah besar dana untuk kebutuhan yang tidak berkaitan dengan perang ini “hanya akan membahayakan ketahanan nasional dan persatuan masyarakat Israel.”
Gantz menekankan bahwa setiap uang yang tersedia harus digunakan untuk kebutuhan perang dan hal terkait keamanan nasional lainnya saat ini.
“Pada saat ini, semua masyarakat Israel harus berbagi beban. Masyarakat tahu ini, dan pemerintah harus bertindak sesuai,” katanya, seperti dikutip The Times of Israel, Minggu (26/11).
Merespons tuntutan Gantz, kantor PM Netanyahu pun menegaskan bakal membawa proposal anggaran “yang belum pernah terjadi sebelumnya” ke hadapan kabinet pada Senin (27/11). Proposal itu diklaim sebesar NIS 30 miliar untuk memenuhi kebutuhan perang.
Anggaran itu disebut bakal sepenuhnya menyediakan kebutuhan militer baik secara ofensif maupun defensif. Anggaran itu juga bisa membantu merawat keluarga para sandera, para korban luka-luka, hingga keluarga mereka yang terbunuh di medan konflik.
“Serta akan menjanjikan bahwa ekonomi Israel terus bekerja dan berkembang. Lebih dari 70 persen dana diskresioner, di NIS 1,6 juta telah dipotong,” tulis pernyataan kantor tersebut.
Sejak 7 Oktober, pemerintah Israel telah mendapat kecaman keras karena gagal memberikan dukungan keuangan yang memadai kepada mereka yang terdampak perang.
Smotrich bersikeras bahwa anggaran baru soal pengalihan dana ini cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yakni hampir NIS 1 miliar.
Bank of Israel tak sependapat. Mereka memperingatkan awal bulan ini bahwa pemotongan yang diusulkan Kementerian Keuangan tidak akan cukup untuk membiayai perang. Bank juga mewanti-wanti agar pemerintah tak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan yang tak terkait perang.
Menurut Kementerian Keuangan pada awal bulan ini, anggaran perang Israel akan dibiayai lewat peningkatan defisit, penyaluran dana dari kementerian pemerintah, serta pemotongan sejumlah uang koalisi diskresioner.
