Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menilai masalah pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) tak bisa diatasi karena KPU sendiri tak memahami sistemnya. Menurutnya, perlu ada audit digital forensik terhadap sistem teknologi informasi KPU.
“Salah satu masalah di KPU, menurut saya orang-orang KPU tuh tidak ada yang bisa mengendalikan IT-nya di sana, tidak ada yang bisa mengendalikan karena mereka tidak paham,” kata Mahfud usai berolahraga di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (8/3).
Menurut Mahfud, server laman Sirekap juga sudah berkali-kali pindah. Ia berpendapat masalah yang terjadi bukan karena kesengajaan KPU, tapi karena ketidaktahuan.
“Itu sudah berpindah lebih dari 10 kali, tempat penyimpanan datanya dan sebagainya itu, servernya. Itu kan sudah ada tanggal sekian berpindah. Tanggal sekian ditutup, tanggal sekian ini data masuk, lalu dikeluarkan lagi, lalu masuk lagi. Menurut saya KPU tuh bukan sengaja, dia tidak tahu, tidak menguasai teknologi mereka,” ucapnya.
Oleh sebab itu, Mahfud meminta agar ada audit digital forensik terhadap sistem teknologi informasi KPU. Ia juga menegaskan KPU harus jujur.
“Perlu audit independen, KPU harus berani membuka dirinya kalau mereka jujur. Diaudit saja dan akui,’saya tidak menguasai dan tidak bisa mengendalikan karena saya bukan ahli IT’ kan gitu saja. Dia tidak punya ahli IT yang mengendalikan sendiri,” katanya.
Menurutnya, audit itu tidak akan memengaruhi hasil Pemilu 2024. Ia berharap tidak ada lagi peristiwa serupa yang memperlihatkan keugal-ugalan KPU.
“Audit ini penting agar ke depannya orang tidak ugal-ugalan seperti KPU sekarang, sudah diperingatkan pelanggaran etik beberapa kali, itu kan sebenernya udah secara moral seharusnya sudah mundur lah, tapi ya mereka enggak mau juga, mungkin terikat kontrak untuk tidak mundur,” ujar dia.
Sebelumnya, Sirekap KPU sejak awal jadi sorotan karena bermasalah. Misalnya, data yang disajikan di Sirekap tak sesuai dengan formulir C.Hasil di TPS.
Terkini, grafik tabulasi perolehan suara Pemilu 2024 tak ada lagi di Sirekap. KPU mengakui telah menghapus grafik tabulasi suara itu.
Pada tampilan Sirekap yang baru, publik hanya diberikan menu akses formulir C.Hasil yang bisa ditelusuri berdasarkan wilayah pemilihan mulai tingkat provinsi. Warga harus mencari satu per satu TPS yang dituju untuk bisa mengakses foto formulir C.Hasil.
Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan grafik tabulasi suara dihilangkan karena ada ketidakakuratan sistem yang digunakan KPU. Ia mengatakan penghapusan grafik data Sirekap dilakukan untuk mencegah prasangka publik.
“Ketika hasil pembacaan teknologi Sirekap tidak atau kurang akurat dan belum sempat diakurasi oleh uploader (KPPS) dan operator Sirekap KPU Kabupaten/Kota akan jadi polemik dalam ruang publik yang memunculkan prasangka,” kata Idham.
