MEUREUDU – Kabupaten Pidie jaya masih berkutat diposisi ke 4 Termiskin provinsi Aceh, tingkat kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2024 berada pada angka 18,28%.
Berbagi upaya telah ditempuh dan dilakukan oleh Pemerintah Pidie Jaya tapi hanya mampu menurunkan angka kemiskinan 0,12% dari tahun 2023 sebesar 18,40% Kemiskinan di kabupaten yang mekar dari Pidie itu
Sementara kemiskinan esktrem berada di posisi 6 tertinggi di Aceh, menurut data estimasi yang dikeluarkan Kemenko PMK, pada tahun 2024 Kabupaten Pidie Jaya berada diangka 0,93%, turun sebanyak 1,21 % dari tahun sebelumya sebesar 2,21%.
Pj Bupati Pidie Jaya Ir Jailani Beuramat mengatakan, “Ya kita masih di urutan ke-4 termiskin di Aceh setelah Aceh Singkil, Pidie dan Gayo Lues,” ungkap Jailani dalam sambutannya pada rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan, Kamis 26 September 2024.
Menurut Jailani, Secara regulasi, Kabupaten Pidie Jaya sudah cukup memiliki rujukan dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.
“Alhamdulillah pada saat ini kita sudah memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah, diantaranya kita punya Qanun Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan, Program Inovasi Tupong Saka, hingga yang terakhir Keputusan Bupati tentang Penetapan Keluarga Miskin Ekstrem tahun 2024,” terang Jailani.
“Kami minta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan gabungan dari semua Perangkat Daerah, untuk mampu mendiagnosa kondisi kemiskinan dan kerentanan masyarakat, bagaimana sumber penghidupannya, apakah bekerja atau menganggur, atau bekerja tapi berpenghasilan rendah, lebih-lebih perempuan miskin yang menjadi tulang punggung keluarga yang harus dibuka peluang agar terlibat sekaligus sebagai sasaran program,” jelasnya.
Lebih lanjut Jailani Beuramat meminta untuk mencari dan menjadikan beberapa diantara keluarga miskin yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebagai sasaran bersama untuk diintervensi sesuai kewenangan masing-masing, sehingga persoalan-persoalan mendasar dan mendesak pada keluarga miskin dapat terselesaikan secara bersamaan, dengan sumber data utama adalah data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dan DTKS (Data Terpadu Kesejateraan Sosial).
“Perlu diidentifikasi juga apakah masyarakat sangat miskin, miskin dan rentan apakah terlayani dan bisa mengakses pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, rumah yang layak huni serta kebutuhan dasar lainnya,” katanya.
Pastikan juga masyarakat miskin & rentan terlindungi, baik jaminan sosial, aset, serta haknya, dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
“Dari hasil identifikasi tersebut, kita dapat melihat peran masing-masing SKPK untuk menjangkau dan mengangkat mereka agar keluar dari kemiskinan, terutama masyarakat miskin ekstrem,” Ujar Jailani
Melihat kemiskinan tidak hanya dari sisi pendapatan, namun perlu pendekatan menyeluruh dari sisi ekonomi, sosial, budaya dan geografisnya.
“Kebijakan penanggulangan kemiskinan harus dirancang sesuai dengan karakteristik kemiskinan masing-masing wilayah, dan lebih khusus lagi dengan memahami karakteristik rumah tangga sebagai sasaran prioritas intervensi dengan skenario, waktu dan pendekatan sebuah program,” tutup Jailani beuramat PJ Bupati Pidie jaya.[Mul]
