Jakarta — Ratusan dosen dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi demonstrasi di sekitar Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin 3 Februari 2025.
Aksi ini diprakarsai oleh Aliansi Dosen Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) sebagai bentuk protes terhadap pemerintah terkait pencairan tunjangan kinerja (tukin) yang dinilai belum adil dan tertunda sejak tahun 2020.
Ketua Koordinator Nasional (Kornas) ADAKSI Pusat, Anggun Gunawan, menegaskan bahwa ada dua tuntutan utama yang mereka sampaikan dalam aksi ini.
“Kami menuntut pemerintah untuk memastikan anggaran dan pencairan tunjangan kinerja tahun 2025 bagi semua dosen ASN Kemdiktisaintek tanpa pembedaan status, baik itu dosen PTN Satker, BLU, BH, maupun dosen DPK (dosen PNS yang diperbantukan di PTS). Selain itu, kami juga mendesak agar tunjangan kinerja dosen ASN Kemdiktisaintek yang belum dibayarkan sejak tahun 2020 segera dicairkan,” ujar Anggun dalam keterangannya kepada wartawan.
Aksi ini melibatkan sekitar 300 dosen dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua.
Mereka berkumpul sejak pukul 08.00 WIB dan dijadwalkan berunjuk rasa hingga pukul 15.00 WIB.
Selain melakukan orasi, aksi ini juga diwarnai dengan penyampaian aspirasi secara simbolis, pertunjukan teatrikal, serta penyerahan dokumen tuntutan resmi kepada pemerintah.
“Kami akan menyerahkan dokumen tuntutan ini langsung ke Istana sebagai bentuk keseriusan perjuangan kami,” tambah Anggun.
Para dosen berharap aksi ini dapat mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam merealisasikan pencairan tukin yang mereka anggap sebagai hak yang belum dipenuhi.
Menanggapi aksi ini, Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar Mangihut Simatupang, menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang membahas mekanisme pencairan tunjangan kinerja bagi dosen ASN. Ia juga menekankan bahwa ada jalur resmi bagi ASN dalam menyampaikan aspirasi terkait hak-hak mereka.
“Dosen berhak menyampaikan aspirasi, tetapi sebagai ASN, ada jalur komunikasi dan birokrasi yang telah disediakan sesuai peraturan perundangan. Kami membuka ruang untuk dialog,” ujar Togar.
Lebih lanjut, Togar mengimbau agar para pimpinan PTN ikut berperan dalam menyalurkan aspirasi dosen secara lebih efektif. Ia juga mengingatkan bahwa sebagai aparatur sipil negara (ASN), dosen seharusnya tetap menjaga wibawa dan integritas dalam menyuarakan tuntutan mereka.
Meski demikian, para dosen tetap menegaskan bahwa mereka akan terus memperjuangkan hak mereka hingga ada keputusan konkret dari pemerintah terkait pencairan tunjangan kinerja.
“Kami hanya meminta keadilan dan transparansi. Kami ingin pemerintah bertanggung jawab atas hak kami yang belum dipenuhi selama ini,” pungkas Anggun.
