Jakarta – DPR menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada Selasa (18/2) ini. Sebelumnya, pengesahan tingkat satu telah diputuskan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR, Senin (17/2).
Dalam rapat pleno, RUU Minerba telah disetujui semua fraksi di DPR. Perwakilan pemerintah hadir di rapat tersebut.
“Setelah kita mendengarkan pendapat mini fraksi, dari 8 fraksi, 100 seluruhnya menyetujui, RUU tentang perubahan keempat atas UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba. Sama-sama tepuk tangan untuk kita semuanya,” kata Ketua Baleg DPR Bob Hasan di kompleks parlemen, Senin.
Bob mengatakan lewat RUU Minerba ini, pemerintah dan DPR ingin pertambangan mulai melibatkan masyarakat.
Politikus Partai Gerindra itu membantah pembahasan RUU Minerba dilakukan tergesa-gesa. Dia mengklaim DPR telah melibatkan seluruh unsur masyarakat selama proses pembahasan.
“Kemudian juga adanya pergeseran pendapat baru tentang pelibatan masyarakat adat, begitu ya, dan bahkan ada pergeseran perguruan tinggi. Jadi tidak serta merta dan tidak tergesa-gesa RUU ini dibentuk,” ucapnya.
Dalam beberapa hari terakhir, DPR dan pemerintah mengebut pembahasan RUU Minerba. Rapat digelar tertutup dan dibahas hingga tengah malam.
Selain memfasilitasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pelibatan masyarakat adat, RUU Minerba juga memberikan konsesi tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dan UMKM. Sedangkan kampus yang semula diusulkan menerima, disepakati hanya sebagai penerima manfaat.
“Setelah banyak diskusi kemudian mendengar masukan dari berbagai elemen masyarakat termasuk kampus-kampus, nah, kita akhirnya membuat polanya itu adalah bahwa yang diberi secara prioritas itu adalah BUMN, BUMD atau badan swasta yang ditunjuk oleh pemerintah, yang kemudian itu akan dikoneksikan dengan perguruan-perguruan tinggi tertentu,” kata Wakil Ketua Baleg DPR Doli Kurnia di kompleks parlemen, Senin.
Dengan demikian, RUU Minerba pun akan disahkan jadi undang-undang.
