Jakarta – Negara-negara Arab telah mengadopsi proposal rekonstruksi Jalur Gaza yang diajukan oleh Mesir, untuk membangun kembali wilayah kantong itu pasca agresi brutal Israel.
Proposal rekonstruksi Gaza itu diungkap oleh Mesir dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Liga Arab di Kairo pada Selasa (4/3) waktu setempat.
Proposal ini memberikan alternatif lain terhadap usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya menyebut ingin mengambil alih Jalur Gaza, mengusir warga Palestina, dan membangun wilayah itu menjadi “Riviera Timur Tengah”.
Trump juga bersikeras agar Mesir dan Yordania menerima warga Palestina yang nantinya akan diusir dari Gaza. Namun kedua negara itu menolak usulan Trump.
Lantas apa isi proposal rekonstruksi Gaza yang diajukan Mesir dan disetujui Arab Cs?
Proposal rekonstruksi Gaza usulan Mesir terdiri dari tiga tahap utama yakni tindakan sementara, rekonstruksi, dan tata kelola.
Dilansir dari Al Jazeera, tahap pertama akan berlangsung sekitar enam bulan, sementara dua fase berikutnya akan berlangsung selama empat hingga lima tahun.
Tujuannya adalah untuk membangun kembali Gaza yang hampir sepenuhnya dihancurkan Israel, menjaga perdamaian dan keamanan, serta menegaskan kembali pemerintahan Otoritas Palestina (PA) di wilayah tersebut.
Selama enam bulan pertama, puing-puing dari Jalan Salah al-Din yang merupakan jalan raya utama di utara-selatan Gaza akan dibersihkan. Setelah jalan dibersihkan, 200 ribu unit rumah sementara akan dibangun untuk menampung 1,2 juta orang dan sekitar 60 ribu bangunan rusak akan diperbaiki.
Menurut cetak biru proposal tersebut, rekonstruksi jangka panjang memerlukan waktu tambahan empat hingga lima tahun setelah langkah-langkah sementara selesai. Secara bertahap, penyediaan kebutuhan dasar seperti air, pembangunan limbah, layanan telekomunikasi hingga listrik juga akan dipulihkan.
Rencana tersebut selanjutnya menyerukan pembentukan Dewan Pengarah dan Manajemen, yang akan menjadi dana keuangan pendukung badan pemerintahan sementara di Gaza.
Di bidang keamanan, Mesir dan Yordania juga sepakat melatih polisi Palestina dan menempatkan mereka di Gaza.
Kedua negara juga meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB_ untuk mempertimbangkan pemberian wewenang untuk misi penjaga perdamaian untuk mengawasi pemerintahan di Gaza hingga pembangunan selesai.
