Banda Aceh – Keputusan Bupati Aceh Selatan nomor 900/791 terkait efesiensi anggaran tahun 2025 yang akhir-akhir ini menimbulkan kehebohan, ternyata tidak seperti yang dikembangkan di publik.
Di tengah efesiensi anggaran yang dilakukan secara nasional, banyak daerah di Indonesia yang merumahkan tenaga kontrak. Namun, Pemkab Aceh Selatan justru mengambil kebijakan yang berbeda sebagai jalan tengah untuk menghadapi situasi keuangan saat ini.
“Setelah memperhatikan kondisi keuangan daerah dan dampak di masyarakat jika dilakukan perumahan tenaga kontrak, Bupati berupaya mengambil kebijakan arif untuk tidak merumahkan tenaga kontrak yang ada di Aceh Selatan,” ungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Selatan, Samsul Bahri, Jum’at 11 April 2025 malam.
Samsul Bahri menyayangkan, kebijaksanaan yang dilakukan Bupati Aceh Selatan tersebut, justru dikonsumsi mentah-mentah oleh publik sehingga terjadi multi tafsir di tengah-tengah masyarakat.
Dia menjelaskan, sebenarnya tidak semua tenaga kontrak dilakukan pemotongan gaji.
“Tidak semua tenaga kontrak dipangkas sedemikian rupa. Khusus untuk yang berkaitan ketrentaman dan ketertiban umum, pelayanan publik seperti puskesmas, tim reaksi cepat, satpol PP dan WH, persampahan, guru, pemadam kebakaran, para medis pada prinsipnya tidak termasuk dalam kategori yang dilakukan pemotongan 70 persen dimaksud,” terang Samsul.
Dia menghimbau masyarakat untuk selektif dalam mengkonsumsi isu yang beredar. “Insya Allah, pemerintah tetap berupaya mengambil keputusan sesuai dengan aturan, tentunya dengan mempertimbangkan berbagai aspek demi kemaslahatan,” ujarnya.
“Sesuai arahan Bupati, untuk tenaga kontrak administrasi lainnya juga tetap bekerja seperti biasanya dan tetap akan mendapat hak sebagaimana mestinya,”pungkasnya.
