Meulaboh — Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP MM menyatakan dukungan penuh terhadap rencana transformasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
Hal itu disampaikan dalam pertemuan bersama Ketua STAIN Meulaboh, Dr H Syamsuar MAg di Kantor Bupati Aceh Barat, Sabtu (12/4/2025).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk pengembangan pendidikan tinggi keagamaan di wilayah Barat Selatan Aceh. Ketua STAIN Meulaboh hadir bersama Wakil Ketua bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr Suharman MSi, Kepala Subbag TUPRT, serta pejabat fungsional kampus.
“Seluruh persyaratan untuk alih status telah kami penuhi, baik dari sisi infrastruktur, SDM, maupun jumlah mahasiswa. Kami menargetkan proses ini dapat tuntas pada tahun 2025,” kata Syamsuar.
Ia juga menambahkan bahwa STAIN Meulaboh saat ini telah memiliki dua program pascasarjana, yakni Magister Manajemen Pendidikan Islam dan Magister Studi Islam. Dalam waktu dekat, kampus ini juga akan membuka program Magister Ekonomi Syariah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Aceh Barat menyambut baik rencana alih status tersebut. Ia menyatakan bahwa kehadiran IAIN Meulaboh akan memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan mendukung kemajuan daerah.
“Kami di pemerintah daerah siap membantu proses ini. Perguruan tinggi harus menjadi mitra strategis dalam pembangunan,” ujar Tarmizi.
Selain membahas transformasi kelembagaan, pertemuan itu juga menyoroti berbagai persoalan sosial yang tengah dihadapi masyarakat Aceh Barat, termasuk maraknya judi online dan penyalahgunaan narkoba. Bupati menyebut kedua persoalan itu sebagai ancaman serius dan berkomitmen untuk terus memberantasnya.
Tarmizi juga menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan penataan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di wilayah Aceh Barat.
Pertemuan ditutup dengan komitmen untuk memperkuat kolaborasi antara STAIN Meulaboh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam rangka mendorong kemajuan sektor pendidikan, sosial, dan ekonomi di daerah tersebut. []
