Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional hingga satuan tugas (Satgas) PHK untuk menjamin kesejahteraan buruh di Indonesia.
Ia mengumumkan keputusan ini saat menghadiri peringatan hari buruh sedunia atau May Day 2025. Prabowo menjelaskan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional akan beranggotakan pimpinan organisasi buruh di Indonesia.
“Saudara-saudara, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini,” ujar Prabowo di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5). “Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia.”
Prabowo mengatakan tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional akan menyalurkan aspirasi hingga masukan dari kalangan buruh langsung kepada presiden, serta menyampaikan pandangan terkait regulasi pemerintah.
“Mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden, mana UU yang enggak beres, yang enggak melindungi buruh,” ujarnya.
“Mana regulasi yang enggak benar, mereka akan memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki,” lanjut Prabowo.
Prabowo juga mengatakan pemerintah akan membentuk satgas PHK setelah mendengarkan saran dan aspirasi tokoh buruh nasional.
Ia belum menjelaskan secara rinci tugas Satgas PHK tersebut. Namun, Prabowo berjanji negara akan ikut turun tangan supaya tidak ada tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semena-mena.
“Atas saran pimpinan buruh, kita juga akan segera membentuk satuan tugas PHK,” ungkapnya.
“Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan biarkan pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu, negara akan turun tangan,” lanjut Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan hari buruh sedunia atau May Day 2025 yang digelar di kawasan Monas, Jakarta. Ia tiba didampingi para menterinya, pimpinan DPR, Kapolri, hingga pada pimpinan serikat buruh dari KSPI dan KSPSI.
Sementara itu, aksi peringatan May Day dihadiri ribuan massa buruh dari wilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat.
Dalam aksi kali ini, mereka membawa 6 tuntutan mulai dari tuntutan upah layak, perlindungan pekerja, hingga pemberantasan korupsi melalui pengesahan RUU perampasan aset.
