Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan optimistis Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih bakal menciptakan lapangan pekerjaan.
Pria yang akrab disapa Zulhas itu menegaskan hadirnya koperasi di desa-desa akan menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja. Dengan begitu, harapannya ekonomi di desa bisa terbentuk.
“Sehingga pemuda-pemuda desa ini penuh harapan. Enggak perlu merantau jadi preman, kan? Atau (merantau) jadi apa gitu,” tegas Zulhas dalam Konferensi Pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (16/5).
“Yang paling penting itu, desa-desa ini banyak kerjaannya, ekonominya hidup, sehingga orang kan enggak ke mana-mana. Desa bisa berkembang lebih baik,” jelasnya.
Di lain sisi, Zulhas menegaskan manfaat Kopdes adalah memangkas rantai pasok yang dirasa terlalu panjang.
Ia menyinggung selama ini rantai pasok di desa meliputi produsen, distributor, grosir, warung besar, hingga warung kecil. Selain itu, ada masalah pinjaman online (pinjol), rentenir, sampai tengkulak yang bakal dipangkas pemerintah.
“Desa yang paling ujung itu dapat akses langsung ke pusat-pusat. Pusat keuangan, perbankan ketemu langsung, produsen, BUMN. Jadi, ini memberikan akses yang luas terhadap desa. Diharapkan nanti desa ini bisa tumbuh ekonominya, kabupaten, provinsi, Indonesia bisa menjadi lebih maju,” tutupnya.
Koperasi Desa Merah Putih rencananya diluncurkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi. Ini dilakukan setelah urusan kelembagaan serta legalitas hukumnya selesai.
Rincian prosesnya, antara lain musyawarah desa khusus (musdesus) yang harus rampung 31 Mei 2025. Dilanjutkan dengan pendaftaran legalitas di Kementerian Hukum yang dicanangkan beres seluruhnya pada 30 Juni 2025.
Kementerian Koperasi melaporkan sudah 16.740 musdesus selesai. Menkop Budi Arie menegaskan pemerintah tidak ikut campur dalam penentuan siapa ketua koperasi di masing-masing desa.
“Pembentukannya itu dari bawah, musdesus. Memang Kementerian Koperasi, kementerian lain, nyeting-nyeting ketua kopdes-nya? Enggak! Keputusan warga desa, warga desa (voting kepala/ketua kopdes),” jelas Budi Arie selepas Konferensi Pers.
“Itu mereka punya wisdom sendiri, kita enggak (ikut) campur. Ingat, untuk penunjukan ketua kopdes enggak ada kementerian/lembaga ikut campur. Sesuai mekanisme warga masyarakat. Saya tanya, demokratis enggak? Partisipatif enggak? Ini sekaligus menjawab teman-teman yang kritik, ini tidak sesuai dengan ajaran koperasi yang partisipatif dari bawah,” tuturnya.
Budi mengamini bahwa gagasan Kopdes memang top down dari pemerintah pusat. Namun, ia mengklaim pembentukan dan pelaksanaannya tetap dari bawah alias mengacu pendekatan bottom up.
Ia juga menyinggung soal peran kepala desa yang ditetapkan sebagai ex-officio ketua pengawas Kopdes Merah Putih.
Nantinya, operasional 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih akan resmi dimulai pada 28 Oktober 2025 mendatang.
