Jakarta – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut bendera bulan bintang atau bendera Aceh tidak lama lagi akan diizinkan berkibar dengan bebas tanpa polemik.
Sebelumnya pengibaran bendera dengan warna merah-hitam itu sempat menjadi polemik di tingkat pusat.
Ia menyatakan bendera Aceh yang masuk dalam sebagai satu butir nota kesepahaman (MoU) Helsinki yang ditandatangani 15 Agustus 2005 silam dapat segera diizinkan untuk berkibar.
“Dalam proses, Insya Allah secepat mungkin,” kata pria yang juga dikenal dengan sapaan Mualem itu di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/6).
Dia berada di istana untuk ikut rapat dengan pemerintah pusat terkait polemik empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Presiden RI Prabowo Subianto telah memutuskan empat pulau itu masuk wilayah administratif Aceh.
Adapun perihal pengibaran bendera bulan bintang pada aksi damai polemik empat pulau di halaman Kantor Gubernur Aceh kemarin, Mualem mengaku tidak tahu. Pasalnya, dalih dia, dalam beberapa hari terakhir berada di Jakarta.
“Saya cek dulu ke sana, karena saya sudah berapa hari ke sini,” ujarnya.
Sebelumnya, bendera bulan bintang itu dikibarkan oleh massa aksi di halaman Kantor Gubernur Aceh pada demonstrasi terkait polemik empat pulau.
Bendera bulan bintang sendiri saat ini masih kontroversi pengibarannya meskipun sudah memiliki payung hukum lewat Qanun Nomor 13 Tahun 2013.
Bendera itu masuk dalam salah satu butir-butir MoU Helsinki saat perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan RI pada 2005 silam.
Merespons pengibaran bendera bulan bintang dalam aksi damai itu, Mensesneg Prasetyo Hadi meminta agar isu polemik empat pulau yang kini sudah rampung itu tidak digiring ke isu lainnya.
Ia menyatakan seluruh pihak termasuk Gubernur Sumut dan Aceh menunjukkan sikap negarawan, terbukti dengan terselesaikannya polemik tersebut.
“Jangan karena ada masalah kemudian isunya digeser kemana-mana nanti terjadi saling gesekan, saling tidak percaya satu sama lain,” kata Pras.
