BANDA ACEH – Kementerian Agama menjalin kerja sama dengan tiga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di wilayah Aceh dalam peningkatan layanan pendidikan inklusif. Ketiga pemkab itu adalah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Aceh Utara.
Kerja sama ini dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Madrasah Inklusif”. Acara ini digelar Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, 1 – 3 September 2025.
Kasubdit Pendidikan Vokasi dan Inklusi, Anis Masykhur, mengatakan, kegiatan ini bertujuan memperkuat komitmen penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah dengan pelibatan pemerintah daerah. Berdasarkan data dari app Profil Belajar Siswa (PBS) penyandang disabilitas, jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 476 siswa, di Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 456 siswa, dan di Aceh Utara sebanyak 504 anak.
“Mereka adalah putra daerah yang sekolah di madrasah. Barangkali kita bisa melupakan sejenak kategorisasi struktur pemerintahan yang konkuren dan absolut. Lalu apa yang akan kita lakukan adalah target dari pertemuan ini?,” ujar Anis Masykhur di Aceh, Rabu (3/9/2025).
Sekretaris Daerah Pidie Jaya, Munawir Ibrahim, mengapresiasi langkah Kemenag. Menurutnya, Aceh mendukung penuh pelaksanaan madrasah inklusif dan memastikan akan berjalan baik. Pemda juga mendukung pendidikan inklusif ini diwujudkan dalam bentuk koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian Agama, sejak dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program yang mendukung peninggkatan pendidikan inklusi.
Munawir Ibrahim juga menyampaikan perlu penguatan pemahaman kepada masyarakat agar memiliki pemahaman yang sama terkait inklusif ini. “Bagi kita ini adalah sesuatu yang baru, dan lepas dari perhatian,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Haili Yoga, Bupati Aceh Tengah. “Data siswa inklusif riil di lapangan akan menjadi refrensi kami dalam menyiapkan perencanaan dan penganggaran untuk peningkatan mutu pendidikan,” tegasnya Yoga memberikan respon.
“Saya memerintahkan Bappeda Aceh Tengah untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemenag tentang data-data detail yang telah disampaikah tadi,” pintanya lebih lanjut. Hal demikian itu karena selama ini pemerintah merasa belum begitu sigap menangani masalah ini.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan institusi strategis, antara lain: Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Aceh, Bupati dan Sekretaris Daerah, Kantor Kemenag Kabupaten setempat, Rektor PTKIN, BAPPEDA, Majelis Permusyawaratan Ummat (MPU), Lembaga Baitul Mal Kabupaten, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Forum Peduli Disabilitas, serta perwakilan organisasi guru madrasah.
Dengan model kolaborasi ini, beberapa kabupaten Aceh siap memelopori madrasah inklusif yang berdampak nasional.
