Banda Aceh – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Musriadi, menegaskan bahwa pembangunan Banda Aceh harus dimulai dari gampong sebagai basis utama. Menurutnya, gampong harus diperkuat dengan regulasi yang jelas dan berpihak pada masyarakat, sehingga dapat menjadi pondasi kebijakan yang kokoh untuk mendorong kesejahteraan warga.
Hal tersebut disampaikan Musriadi saat menghadiri pelatihan penyusunan reusam gampong se-Kota Banda Aceh yang berlangsung di Diana Hotel Banda Aceh, Senin (9/9/2025). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Banda Aceh, serta turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), para camat, keuchik, dan tuha peut dari seluruh gampong di Banda Aceh.
“Pembangunan harus dimulai dari gampong. Oleh karena itu, regulasi gampong harus diperkuat sebagai pondasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Regulasi yang baik akan menjadi pedoman bagi aparatur gampong dalam menyusun kebijakan yang transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan warga,” ujar Musriadi.
Ia menambahkan, reusam gampong bukan sekadar aturan administratif, tetapi juga instrumen penting untuk mengatur tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan sosial masyarakat di tingkat gampong. Dengan regulasi yang kuat, setiap program pembangunan diharapkan berjalan lebih efektif dan terarah.
Musriadi juga menekankan komitmen DPRK Banda Aceh untuk mendukung penguatan gampong melalui regulasi dan kebijakan daerah. “Ketika gampong kuat, maka pembangunan kota akan lebih berdaya guna. Semua ini kembali kepada tujuan utama, yaitu kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
