Banda Aceh – Pemerintah Aceh mengalami kerugian triliunan rupiah usai asset eks-PT Arun NGL diserahkan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Semestinya asset tersebut bisa mengenjot pendapatan Aceh serta digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.
Hal ini disampaikan Muhammad Nur, salah satu Direksi PT.Pembangunan Aceh, di sela-sela donor darah Kacabdin Pendidikan di Lhokseumawe, Rabu 17 September 2025.
Dirinya, kata Teungku Muhammad Nur, meminta Pemerintah Aceh mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memberi mandat pengalihan aset eks-PT Arun NGL yang masih dikuasai Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) agar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe dapat berfungsi optimal.
“Jika hal ini terwujud maka dipastikan menjadi salah satu pendapatan baru bagi Aceh nantinya. Jumlahnya mencapai triliunan,” ujar Muhammad Nur.
Menurutnya, KEK Arun yang ditetapkan melalui PP No. 5 Tahun 2017 berada di jalur strategis Selat Malaka, salah satu rute perdagangan tersibuk dunia. Jika dioptimalkan, kawasan ini berpotensi menjadi hub energi dan logistik baru Indonesia, sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi Sumatra bagian utara.
Studi awal menunjukkan potensi sewa lahan di KEK Arun dapat menghasilkan Rp 12,67 triliun dalam 10 tahun. Pada lima tahun pertama, dengan tingkat okupansi hanya 20 persen, nilai sewa diperkirakan Rp 253 miliar per tahun. Angka ini meningkat bertahap hingga hampir Rp 900 miliar per tahun pada tahun ke-10.
Selain pemasukan besar, ribuan tenaga kerja lokal dapat terserap, sementara Indonesia memperkuat posisinya di rantai pasok energi dan perdagangan global.
“KEK Arun bukan hanya kepentingan Aceh, tetapi aset strategis nasional. Jika Presiden memberi dukungan, kawasan ini bisa menjadi episentrum energi baru Indonesia,” tegas Muhammad Nur, salah satu Direksi PT.Pembangunan Aceh.
Menurut Muhammad Nur, Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem-Dek Fadh berusaha menggenjot pendapatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh di masa depan.
Maka salah satunya adalah pengalihan aset eks-PT Arun NGL yang masih dikuasai Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
“Mualem sendiri sangat berharap hal ini terwujud. Namun masih perlu dukungan dari pemerintah pusat,” kata Muhammad Nur.
Sebagaimana yang perlu diketahui, jika luas lahan ±1.689,80 Ha (≈16.898.000 m²) disewakan dengan tarif USD 5 per m² per tahun, maka pendapatan per tahun sekitar USD 84,49 juta.
Proyeksi 10 tahun sekitar USD 844,9 juta. Jika dikonversi ke rupiah dengan kurs Rp15.000/USD, maka nilainya setara per tahun Rp 1,27 triliun serta
dalam 10 tahun Rp 12,67 triliun.
