Jakarta – Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, mengatakan bahwa Kementerian Transmigrasi (Kementrans) siap membantu persoalan tumpang tindih kawasan transmigrasi yang menghambat pembangunan daerah. Seperti di Kabupaten Bener Meriah, dua kawasan transmigrasi di Pintu Prime Gayo dan Samar Kilang dihuni 575 kepala keluarga dengan potensi pertanian padi, jagung, kopi, lada, kakao, dan sawit.
“Upaya ini dibarengi dengan mempersiapkan sumber daya manusia, kewirausahaan, dan fasilitasi kelembagaan,” ujar Yoga dalam keterangannya, Jumat (17/10/2025).
Hal itu disampaikannya saat menerima Bupati Bener Meriah, Provinsi Aceh, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, (15/10/2025).
Adapun Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, sengaja datang ke Jakarta untuk menuntaskan berbagai persoalan di kawasan transmigrasi di Bener Meriah. Di antaranya, permasalahan yang dihadapi untuk membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi karena adanya tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan. Bila tumpang tindih lahan ini tak tuntas maka proses selanjutnya akan menjadi tersendat.
“Kami datang ke Jakarta dengan keseriusan agar masalah ini bisa cepat tuntas dan dukungan dari Bapak Wamen kita nantikan,” katanya.
Dukungan dari Kementrans untuk Bener Meriah saat ini tengah direalisasikan. Produksi komoditas unggulan, yakni kopi dan padi, tidak hanya ditingkatkan namun juga menggenjot pemasaran. Langkah tersebut seperti pengembangan agroindustri dengan memanfaatkan fasilitas bantuan pasca panen dan kemitraan.
Beberapa hari yang lalu, Kementrans mengadakan ‘Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Permasalahan dan Penerbitan Sertifikat Tanah Transmigrasi Mendukung Trans Tuntas Tahun 2025’. Dalam rapat dibahas target penyelesaian sertifikat lahan di kawasan transmigrasi sebanyak 13.751 bidang. Dari target yang ada 6.615 lahan sudah disertifikasi (SHM).
Yoga mengatakan bahwa Kementrans menargetkan permasalahan ini selesai di bulan Desember 2025. Menurutnya, tumpang tindih kawasan transmigrasi dengan lahan kehutanan dan taman nasional sudah terselesaikan saat Kementrans dan Komisi V DPR RI melakukan rapat kerja.
Dalam rapat kerja diputuskan, Komisi V DPR RI meminta agar seluruh kawasan hutan yang berada di kawasan transmigrasi harus dilepaskan status kawasan hutannya. Masalah pertanahan ditegaskan harus segera dituntaskan agar hal demikian ke depannya tidak menimbulkan konflik sosial.
“Dari sinilah maka sertifikasi lahan di kawasan transmigrasi sangat penting dilakukan,” katanya.
Untuk lebih mempercepat penyelesaian permasalahan pertanahan di Bener Meriah, Yoga meminta agar Bupati Bener Meriah segera mengirimkan dokumen yang ada.
“Dokumen tersebut nanti akan kita koordinasikan dengan kementerian terkait untuk dicarikan solusinya,” pungkasnya.
Kementerian Transmigrasi tentunya tidak bisa bekerja sendirian namun harus bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan bila ada masalah tumpang tindih lahan.
Keseriusan Kementrans dalam mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di Bener Meriah, Aceh, tak hanya dengan mendorong potensi lokal dan menyelesaikan masalah pertanahan namun juga memberikan bantuan TA 2025 Rp3,9 miliar. Bantuan itu untuk pembangunan jalan poros penghubung, rehab sekolah dan toilet.
