JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan bahwa sebanyak 2 Mal Pelayanan Publik (MPP) di Aceh terdampak bencana banjir dan tanah longsor.
Deputi Bidang Pelayanan Publik, Otok Kuswandaru, mengungkapkan, dua MPP tersebut adalah MPP Kabupaten Langsa dan MPP Kabupaten Aceh Tamiang.
“Kami telah memantau penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP yang berdampak banjir. Di Sumatera, di Provinsi Aceh, kami laporkan ada 2 MPP yaitu Kabupaten Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak langsung,” kata Otok dalam laporannya saat peresmian 9 MPP di Kantor Kementerian PANRB, Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).
Sementara itu, satu MPP di wilayah Aceh Tengah berpotensi terdampak. Di Sumatera Barat (Sumbar), terdapat 11 MPP yang mengalami penurunan pengguna karena akses jalan yang belum pulih sepenuhnya pasca banjir.
“Hal ini dikarenakan akses jalan transportasi dari wilayah terdampak masih terbatas. Sedangkan di Sumatera Utara, Alhamdulillah, 10 MPP berstatus aman dan tidak terdampak bencana,” ucap Otok.
Terpisah, Menteri PANRB Rini Widyantini menyebutkan bahwa MPP yang terdampak banjir dan tanah longsor tidak mengganggu pelayanan publik secara keseluruhan. Pihaknya pun akan mempersiapkan intervensi jika MPP tidak beroperasi maksimal karena bencana alam.
“Misalnya, ada orang yang memang sudah waktunya harus bikin SIM, maka tentunya kita akan mendorong layanan untuk dikaitkan dengan SIM, misalnya itu bisa dipercepat begitu,” beber Rini.
Tak hanya itu, Rini pun sudah memerintahkan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk mendata arsip dan dokumentasi instansi pemerintah daerah (pemda) di wilayah tersebut yang terdampak bencana. Begitu pun jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdampak.
“Karena ASN semuanya sedang sibuk juga, sedang membantu masyarakat tentunya. Tetapi yang paling penting adalah ingin memastikan bahwa semua arsip-arsip dari pemerintah daerah itu bisa terselamatkan,” tutur Rini.
“Jadi Kementerian PANRB tentunya memastikan bahwa layanan tetap berjalan. Kemudian kita juga ingin melihat ASN yang terdampak seperti apa supaya nanti mereka juga bisa tetap mendapatkan hak-haknya,” tandas Rini.
