Banda Aceh – Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, memperpanjang status masa tanggap darurat bencana hingga 3 Februari 2026.
Aceh Tamian dianggap masih belum pulih pascabencana hidrometeorologi banjir-longsor yang sporadis di tiga provinsi Sumatra, termasuk Aceh, akhir November 2025 lalu.
Surat keputusan dengan nomor 100.3.3.2/84/2026 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana diteken langsung oleh Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi dan mulai berlaku Rabu (21/1) hari ini.
Juru Bicara Pemkab Aceh Tamiang, Agusliayana Devita mengatakan perpanjangan itu dilakukan karena kondisi daerah tersebut masih dipenuhi lumpur dan butuh penanganan ekstra agar mempercepat proses pemulihan.
“Karena masih banyak wilayah yang lumpurnya belum tertangani, dan warga masih banyak yang di tenda-tenda,” kata Agusliyana Devita saat dikonfirmasi Rabu (21/1).
Saat ini pihaknya dibantu pemerintah dan relawan masih berjibaku untuk membersihkan lumpur di area-area objek vital hingga jalan umum menuju ke pedalaman.
“Kita ingin maksimalkan dulu penanganan darurat untuk pembersihan lumpur di seluruh kawasan pemukiman,” ucapnya.
Data sementara dari Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, wilayah terdampak bencana sebanyak 12 kecamatan, 209 kampung. Sementara jumlah korban terdampak 101 meninggal dunia dan 18 luka-luka.
Selanjutnya 6.052 warga masih mengungsi di 65 titik lokasi pengungsian. Bencana ini juga merusak fasilitas publik, infrastruktur kesehatan dan rumah masyarakat di Aceh Tamiang. Total rumah yang rusak mencapai 37.888 unit.
Total jalan yang mengalami rusak berat 723 kilometer (km) dan rusak sedang sepanjang 272.6 km. ruko/kios yang mengalami kerusakan total 156 unit.
Harta benda seperti sawah rusak seluas 7.529 hektar, kebun 713 hekter, perikanan 430,5 hektare, dan peternakan sebanyak 137.094 ekor. Total jembatan yang rusak sebanyak 31 jembatan.
Fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang rusak sebanyak 192 unit, perkantoran 44, pasar 15, sarana ibadah 724, dan pusat pendidikan sebanyak 543 unit.
