MEUREUDU – Lambatnya progres penanganan bencana alam di Kabupaten Pidie Jaya memicu desakan keras kepada Bupati untuk segera mengevaluasi dan mencopot sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang dinilai gagal menjalankan tugas. Desakan ini menguat setelah rapat evaluasi penanganan bencana yang digelar pada Selasa (27/01/2026) mengungkap berbagai persoalan serius di lapangan.
Hasil evaluasi menunjukkan tidak adanya sinkronisasi antara tim lapangan dengan tim penginput data. Ketidaksesuaian ini menyebabkan laporan administrasi terlihat seolah berjalan, sementara kondisi riil di lapangan justru stagnan. Fakta tersebut mengindikasikan lemahnya koordinasi dan dugaan kuat adanya manipulasi progres penanganan bencana secara administratif.
Di sejumlah titik terdampak banjir, aktivitas pembersihan infrastruktur umum nyaris sepenuhnya didominasi oleh personel TNI dan Polri. Sebaliknya, kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pidie Jaya di lapangan dinilai sangat minim. Bahkan, sejumlah ASN disebut tidak menunjukkan empati dan keterlibatan nyata terhadap penderitaan warga terdampak.
Situasi ini kian memprihatinkan dengan dugaan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya tidak turun langsung ke lokasi pasca bencana. Akibatnya, pemantauan dan evaluasi lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pengambilan keputusan dinilai tidak berbasis pada kondisi faktual di lapangan.
Di sisi lain, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp4,8 miliar disebut telah habis digunakan untuk penanganan bencana. Namun, hingga kini, hasil kerja di lapangan dinilai tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang telah digelontorkan. Perpanjangan masa tanggap darurat yang telah memasuki tahap kelima pun dinilai tidak membawa perubahan signifikan, sehingga menimbulkan kecurigaan publik terkait efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran tersebut.
Atas kondisi tersebut, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sigli, Refan Nurreza, mendesak Bupati Pidie Jaya untuk segera mencopot SKPK yang dinilai tidak becus dalam penanganan bencana. Menurutnya, pembiaran terhadap kinerja buruk ini tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga semakin memperpanjang penderitaan masyarakat terdampak, terutama menjelang bulan suci Ramadhan.
