Banda Aceh – Genap satu tahun kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh), berbagai langkah strategis di bidang Pendidikan Dayah menunjukkan capaian yang semakin konkret.
Periode 12 Februari 2025 hingga 12 Februari 2026 menjadi fase penting dalam memperkuat posisi dayah sebagai pilar utama pendidikan Islam, karakter, dan peradaban Aceh.
Komitmen Pemerintah Aceh terhadap dayah sejatinya memiliki akar historis yang panjang. Sejak lahirnya Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007, Pemerintah Aceh membentuk Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh (BPPD) sebagai wadah penguatan lembaga pendidikan Islam. Transformasi kelembagaan kemudian berlangsung melalui Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016, yang menetapkan perubahan menjadi Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
Di bawah kepemimpinan Mualem – Dek Fadh, penguatan fungsi Dinas Pendidikan Dayah semakin dipacu, tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh substansi pembangunan kualitas dayah. Berbagai program diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan mutu pendidikan, mulai dari peningkatan pemahaman kitab kuning, pengembangan vokasional santri, pemberdayaan ekonomi dayah, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia santri dan guru dayah.
Selain itu, perhatian besar juga diberikan pada penyediaan sarana dan prasarana dayah, yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan mendasar. Pemerintah Aceh menempatkan pembangunan fasilitas pendidikan dayah sebagai investasi jangka panjang dalam mencetak generasi berilmu, berakhlak, dan mandiri.
Capaian penting dalam satu tahun ini turut diperkuat dengan pengakuan di tingkat nasional. Pada ajang Anugerah Pesantren Award 2025 yang diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meraih penghargaan kategori Kepala Daerah Peduli Pesantren, khususnya sebagai Gubernur yang dinilai mendukung tiga fungsi pesantren yaitu mengenai kebijakan, program, dan sinergi.
Penghargaan tersebut menjadi refleksi atas konsistensi kebijakan Pemerintah Aceh dalam mendukung pesantren dan dayah sebagai pusat pendidikan keagamaan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Dukungan diwujudkan melalui berbagai program nyata, termasuk peningkatan fasilitas, bantuan pendidikan santri, serta penguatan program kewirausahaan bagi lulusan dayah.
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kontribusi panjang ulama dayah Aceh yang sejak awal menjadi motor penguatan pendidikan Islam. Warisan pemikiran tokoh-tokoh ulama, seperti Tgk. H. Ibrahim Bardan (Abu Panton), terus menjadi rujukan moral dan arah pembangunan pendidikan dayah di Aceh.
Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Muhsin S.Pd., M.Pd., menyebut, satu tahun kepemimpinan Mualem – Dek Fadh telah menghadirkan energi baru dalam pembangunan ekosistem dayah. Pendidikan dayah tidak lagi dipandang sekadar tradisi, melainkan sebagai fondasi strategis pembangunan sumber daya manusia Aceh.
“Dayah adalah identitas, kekuatan moral, sekaligus masa depan Aceh. Pemerintah Aceh berkomitmen memastikan dayah terus tumbuh, maju, dan mandiri,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Aceh, M.Nasir Syamaun., SIP., MIP mengatakan, memasuki tahun kedua kepemimpinan Mualem – Dek Fadh, tantangan pembangunan pendidikan dayah diakui masih besar. Namun Pemerintah Aceh menegaskan akan terus mengedepankan kerja keras, kerja cerdas, dan kolaborasi lintas sektor demi memperkuat peran dayah dalam pembangunan daerah.
Dengan capaian yang telah diraih, satu tahun kepemimpinan Mualem – Dek Fadh menjadi penanda penting bahwa pendidikan dayah tetap berada di jantung kebijakan pembangunan Aceh untuk menjaga tradisi, memperkuat kualitas, dan menatap masa depan.[]
