BLANGPIDIE – Pengurus Ikatan Guru Indonesia (IGI) Daerah Aceh Barat Daya menemui sekaligus beraudiensi dengan Dr Safaruddin bupati kabupaten setempat.
Bupati Abdya, Safaruddin memerima lansung dengan tangan terbuka kehadiran Ketua IGI Daerah setempat, Taufiq SP MP didampingi sekretarisnya, Zulbaili, MPd untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh organisasi guru tersebut di pendopo bupati, Sabtu (14/3/2026).
Ketua IGI Daerah Abdya, Taufiq kepada media ini menyampaikan, pertemuan dengan bupati membahas tentang penguatan tata kelola guru dan dukungan pengembangan profesionalisme guru di Kabupaten Aceh Barat Daya.
Kemudian katanya, menyampaikan kepada Bupati Abdya terkait penataan dan pemerataan guru PNS/PPPK berbasis analisis kebutuhan dan beberapa hal lainnya.
Taufiq menjelaskan, IGI Daerah Abdya memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan di daerah.
“Oleh karena itu, melalui audiensi secara langsung dengan Bupati Abdya IGI dapat menyampaikan beberapa hal strategis yang diharapakan dapat menjadi masukan dalam menentukan arah pendidikan daerah ini,” kata Taufiq.
Dikatakannya, penguatan tata kelola pendidikan serta peningkatan kualitas layanan pendidikan di daerah yang terkenal penghasil beras segupai ini merupakan fokus utama pembicaraan.
Plt Kepala SMK Negeri 5 Abdya ini menuturkan, penataan dan pemerataan guru PNS atau PPPK haruslah berbasis analis kebutuhan.
Karena diungkapkannya, penataan dan pemerataaan guru merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin mutu pendidikan pada setiap satuan pendidikan.
Taufiq mengungkapkan, pada kenyataannya di lapangan, masih ditemukan adanya ketimpangam distribusi guru, dimana pada beberapa sekolah terjadi kelebihan guru, sementara di sekolah lain masih mengalami kekurangan guru pada bidang studi tertentu.
“Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas proses pembelajaran serta pemerataan kualitas pendidikan,” tandas Taufiq.
IGI Daerah Abdya ujarnya, mendorong agar Pemkab menyusun produk hukum pemerataan guru PNS atau PPPK sebagai dasar pelaksanaan yang objektif dan terukur.
Kemudian melakukan verifikasi data gutu secara menyeluruh pada jenjang TK, SD dan SMP guna memastikan validitas data jumlah dan bidang tugas guru.
Selanjutnya kata Taufiq, melaksanakan analisis kebutuhan guru pada setiap satuan pendidikan sebagai dasar pengambilan kebijakan distribusi guru.
“Menyusun peta kebutuhan guru Kabupaten Abdya yang memuat informasi mengenai kondisi kelebihan dan kekurangan pada setiap satuan pendidikan, merupakan langkah yang tepat,” imbuhnya.
Taufiq menambahkan, melaksanakan redistribusi atau pemindahan guru antar satuan pendidikan harus berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru secara objektif, transparan, dan akuntabel, sebab distribusi guru yang tidak tepat akan mengancam aspek kesejahteraan.
Saat ini ungkap Taufiq, secara emperis kita belum memiliki data dan formula analisis kebutuhan guru yang valid, sehingga sangat dibutuhkan penugasan secara khusus dari bupati untuk membangun sistem data dan formula yang dimaksud.
“Kami memandang bahwa kebijakan penempatan maupun pemindahan guru seharusnya dilaksanakan berdasarkan analisis kebutuhan yang jelas dan terukur, sehingga layanan pendidikan di Kabupaten Abdya akan terwujud,” pungkasnya.
Menanggapi masukan yang diberikan Pengurus IGI Daerah Abdya, Bupati Safaruddin berterima kasih atas masukan positif ini dan akan berusaha menindaklanjutinya.
