JANTHO – Keterlambatan pembayaran gaji perangkat gampong di Kabupaten Aceh Besar kembali menjadi sorotan. Hingga saat ini, keterlambatan tersebut telah memasuki bulan keempat, menimbulkan keresahan di kalangan perangkat desa yang selama ini menjalankan roda pemerintahan di tingkat gampong.
Ketua Komisi I DPRK Aceh Besar, Dahlan, mendesak pemerintah daerah agar segera menyelesaikan persoalan tersebut.
Ia menilai keterlambatan ini tidak hanya berdampak pada kinerja pemerintahan gampong, tetapi juga menyangkut kebutuhan hidup para perangkat yang menggantungkan penghasilan dari gaji tersebut.
“Permasalahan ini harus segera diselesaikan. Perangkat gampong telah bekerja dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Mereka juga memiliki keluarga yang harus dinafkahi. Kondisi ini tidak boleh berlarut-larut,” tegas Dahlan.
Sebagai anggota legislatif dari Fraksi Demokrat, PDA dan Gelora, Dahlan juga menekankan pentingnya perhatian serius dari pemerintah terhadap kesejahteraan perangkat gampong sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat desa.
Ia berharap adanya langkah konkret dan percepatan dari pihak terkait agar hak-hak perangkat gampong dapat segera dipenuhi. Menurutnya, keterlambatan yang berkepanjangan berpotensi menurunkan semangat kerja serta mengganggu stabilitas pelayanan kepada masyarakat di gampong.
Rilis ini diharapkan menjadi perhatian bersama agar persoalan tersebut segera mendapatkan solusi yang tepat dan berkeadilan.
