BANDA ACEH – Kasus video pidato yang Jusuf Kalla yang telah diedit kini berbelok menjadi isu politik panas. Ketua PMI Provinsi Aceh, Murdani Yusuf, mencium adanya upaya penggiringan opini yang tidak sekadar merusak nama baik individu, tetapi juga sarat kepentingan politik.
Murdani menilai, kemunculan video yang menyeret sosok “Pak JK” secara tiba-tiba bukan kebetulan, melainkan patut diduga bagian dari skenario untuk menjatuhkan figur JK di ruang publik.
“Ini bukan sekadar video editan. Kita melihat ada pola. Ada upaya membentuk opini, bahkan berpotensi mengarah ke pembunuhan karakter,” Tegasnya kepada pers di Markas PMI Kota Banda Aceh, Lampineung, Jum’at (24/4/2026).
Ia mengungkapkan, pihaknya telah mengantongi rekaman utuh pidato tersebut dan menemukan adanya pemotongan serta penyusunan ulang yang mengubah makna secara signifikan.
Dalam versi asli, “Pak JK” disebut justru menolak keras kekerasan dan menegaskan bahwa pembunuhan tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Namun setelah diedit, narasi tersebut dipelintir menjadi seolah-olah mendukung tindakan ekstrem.
Situasi ini, menurut Murdani, menjadi berbahaya karena dimainkan di ruang publik yang sensitif, terutama di tengah dinamika politik nasional yang kian memanas.
“Kalau ini dibiarkan, publik bisa digiring pada kebencian. Ini bukan lagi soal individu, ini bisa mengganggu stabilitas sosial dan politik,” ujarnya.
Nama Ade Armando dan Abu Janda disebut dalam rencana pelaporan karena diduga menyebarluaskan narasi yang telah terdistorsi melalui media dan podcast.
Murdani memastikan, langkah hukum akan ditempuh sebagai bentuk perlawanan terhadap apa yang ia nilai sebagai praktik manipulasi informasi di ruang politik.
“Kami akan laporkan dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Ini harus dihentikan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa fenomena ini bisa menjadi preseden buruk dalam demokrasi jika tidak ditindak tegas.
“Kalau video bisa diedit lalu dijadikan senjata politik, maka siapa pun bisa jadi korban berikutnya,” pungkasnya.[]
