BANDA ACEH – Seniman dan budayawan¶senior Aceh, Din Saja, meminta pemerintah Aceh membubarkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, karena dinilai tidak lagi efektif dalam membangun dunia kesenian dan kebudayaan di Aceh. Menurutnya, keberadaan dinas tersebut justru membuat seniman bergantung pada subsidi tanpa arah pengembangan yang jelas.
Din Saja menjelaskan, pembentukan Dinas Kebudayaan Aceh pada awalnya merupakan upaya untuk memperkuat dukungan anggaran bagi dunia seni dan budaya. Saat itu, lembaga kesenian dinilai tidak memiliki kekuatan hukum dan anggaran yang memadai untuk mengakomodasi kebutuhan para seniman.
“Dulu kita usulkan supaya ada Dinas Kebudayaan karena dewan kesenian tidak punya kekuatan hukum untuk mengelola anggaran besar. Setelah berdiri memang sempat berjalan baik,” kata Din Saja dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).
Namun dalam perjalanannya, menurut dia, fungsi kebudayaan perlahan mulai melemah setelah digabung dengan sektor pariwisata. Ia menilai perhatian pemerintah terhadap kesenian semakin berkurang dan program-program yang dijalankan tidak lahir dari kebutuhan para seniman.
“Dinas Kebudayaan sekarang tidak punya nomenklatur yang jelas. Mereka menyusun program tanpa bertanya kepada seniman. Akhirnya anggaran ada, tapi kesenian tidak berkembang,” ujarnya.
Din Saja juga menyoroti mekanisme bantuan kesenian yang dianggap tidak tepat sasaran. Ia menyebut, banyak seniman justru harus bergantung pada proposal dan subsidi yang tidak menentu.
“Seniman akhirnya seperti minta sedekah. Padahal subsidi itu menurut saya malah jadi bencana bagi seniman karena membuat ketergantungan,” katanya.
Ia mengungkapkan, sebelumnya pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan pernah mengalokasikan dana sekitar Rp2 miliar per tahun untuk Aceh melalui Taman Budaya. Dana itu, kata dia, semestinya disusun berdasarkan musyawarah seniman dan kebutuhan nyata di lapangan.
“Nah itu tidak pernah dijalankan dengan baik. Akhirnya Dinas Kebudayaan hanya jadi gerbang administrasi, tapi arah pembangunan keseniannya tidak jelas,” ujarnya.
Sebagai solusi, Din Saja mengusulkan agar pengelolaan kebudayaan diserahkan kepada lembaga yang lebih fokus, seperti Wali Nanggroe, atau cukup memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tanpa mempertahankan Dinas Kebudayaan.
Ia juga mendorong agar Taman Budaya Aceh diperbesar perannya menjadi pusat pendidikan seni bagi pelajar di Aceh. Menurutnya, pemerintah bisa membuat regulasi agar kesenian tradisi diajarkan di sekolah-sekolah dengan melibatkan para seniman sebagai pelatih.
“Kalau seniman dilibatkan melatih di sekolah-sekolah, mereka punya penghasilan tetap. Jadi tidak bergantung penuh pada subsidi pemerintah,” katanya.
Din Saja mengaku pesimistis terhadap masa depan kesenian Aceh jika tidak ada perubahan kebijakan. Ia bahkan memprediksi dunia kesenian Aceh bisa mati dalam beberapa tahun ke depan apabila pemerintah tidak serius membangun ekosistem seni dan budaya.
Meski demikian, ia berharap Gubernur Aceh dapat membuka ruang dialog dengan para seniman dan budayawan untuk mencari solusi bersama terkait arah kebijakan kebudayaan di Aceh.
“Panggil seniman yang benar-benar memahami persoalan. Duduk bersama, musyawarah, cari solusi. Ini bukan soal suka atau tidak suka pada individu, tapi soal kebijakan,” demikian Din
